KARAWANG, NarasiKita.ID – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Proklamasi kembali melontarkan kritik tajam terhadap Bupati Karawang dan Dinas Kesehatan (Dinkes) menyusul rentetan peristiwa yang melibatkan RS Hastien Rengasdengklok. LBH menilai, dugaan malpraktik hingga menewaskan pasien asal Bekasi dan kasus ambulans tanpa sopir yang menyebabkan keterlambatan penanganan pasien kritis, mencerminkan gagalnya kepemimpinan daerah dan lemahnya sistem pengawasan sektor kesehatan.

Perwakilan LBH Bumi Proklamasi, Syarif Husen, S.H., menegaskan bahwa dua kasus tersebut bukan semata persoalan medis, melainkan indikasi adanya kelalaian struktural dan pembiaran oleh otoritas daerah.

“Saya menduga adanya kegagalan kepemimpinan dan upaya pembiaran dalam kasus ini. Hingga kini tidak ada reaksi nyata dari Bupati Karawang yang sepertinya tidak ada memiliki rasa simpati, tidak ada jaminan keadilan bagi keluarga almarhumah, dan tidak ada pengawasan serius terhadap hasil investigasi Dinas Kesehatan,” ujar Syarif, Senin (03/11/2025).

Menurut Syarif, tragedi RS Hastien bukanlah insiden tunggal. Publik sebelumnya diguncang oleh kisah dugaan malpraktik yang menewaskan pasien asal Bekasi, almarhumah Ibu Mursiti, usai menjalani operasi yang belum selesai. Tak lama kemudian, warga jayakerta korban kecelakaan yang mengeluhkan mobil ambulans RS Hastien tak memiliki sopir siaga.

“Dua peristiwa ini menunjukkan betapa buruknya manajemen darurat dan lemahnya standar pelayanan medis di Karawang. Tapi yang lebih menyedihkan, pemerintah daerah seolah tutup mata. Tidak ada empati, tidak ada keberanian mengambil tindakan tegas,” tegas Syarif.

Sebelumnya, LBH Bumi Proklamasi juga menyoroti perilaku Kepala Dinas Kesehatan Karawang yang dinilai arogan dan tidak profesional saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Karawang. Dalam forum resmi tersebut, Kadinkes disebut bersikap emosional serta gagal menunjukkan hasil audit dan laporan investigasi atas kasus RS Hastien.

“Perilaku arogan seorang pejabat publik di hadapan DPRD adalah bentuk pelecehan terhadap mekanisme pengawasan rakyat. Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, Bupati seharusnya memberikan sanksi tegas, bahkan mencopot jabatan Kadinkes tersebut,” ujarnya.

Syarif menilai tindakan emosional dan defensif itu menggambarkan birokrasi yang tertutup, anti kritik, dan kehilangan akuntabilitas moral.

LBH Bumi Proklamasi mendesak agar Pemkab Karawang meninjau ulang izin operasional RS Hastien, serta tidak ragu membekukan atau mencabut izin bila terbukti terjadi kelalaian berat dalam pelayanan medis.

“Saya rasa Bupati dan Dinkes jangan lagi berlindung di balik alasan prosedural. Jika terbukti ada pelanggaran etik dan hukum, maka pencabutan izin operasional RS Hastien harus menjadi langkah tegas demi melindungi masyarakat,” tegas Syarif.

Dia juga mendorong pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, serta organisasi profesi seperti IDI, KKI, MKDKI, MKEK, dan Majelis Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan (MDP).

“Investigasi tidak boleh hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang jelas memiliki konflik kepentingan. Harus ada tim independen yang kredibel dan berintegritas,” tambahnya.

Dalam pandangan LBH Bumi Proklamasi, sikap pasif Bupati Karawang menunjukkan hilangnya sensitivitas kemanusiaan dan lemahnya kendali kepemimpinan publik.

“Bupati Karawang adalah pimpinan tertinggi daerah yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum atas keselamatan warga. Diamnya Bupati di tengah tragedi ini adalah bentuk kegagalan moral dan tanggung jawab publik,” ujar Syarif.

“Rakyat Karawang berhak melihat kehadiran pemimpin mereka di tengah duka masyarakat, bukan hanya melalui pernyataan seremonial.” timpalnya.

LBH menilai, dugaan kasus RS Hastien bukan sekadar pelanggaran prosedur medis, tetapi tragedi kemanusiaan akibat lemahnya sistem dan hilangnya nurani birokrasi.

“Kita sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang bersumber dari birokrasi yang kehilangan nurani. Nyawa warga tidak boleh menjadi korban kelalaian dan pembiaran. Bupati harus bertindak, atau sejarah akan mengingatnya sebagai pemimpin yang gagal,” pungkas Syarif.

Hingga berita ini diterbitkan, RS Hastien Rengasdengklok dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang belum memberikan klarifikasi resmi terkait hasil audit internal. DPRD Karawang juga berencana akan menggelar RDP lanjutan untuk menelusuri serta membuka secara transparan dugaan malpraktik dan meminta pertanggungjawaban pihak terkait. (Yusup)

PURWAKARTA, NarasiKita.ID — Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Konsolidasi bersama KADIN Kabupaten/Kota se-Jawa Barat serta Asosiasi/Himpunan Anggota Luar Biasa (ALB) di Kabupaten Purwakarta, Sabtu (01/11/2025).

Rapat yang digagas untuk memperkuat soliditas dan menyatukan persepsi organisasi ini dihadiri oleh Ketua KADIN dari 18 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, para tokoh senior dan sesepuh KADIN Jawa Barat, serta dipimpin langsung oleh Ketua Umum KADIN Jawa Barat, H. Nizar Sungkar.

Dalam sambutannya, Nizar Sungkar secara terbuka menyampaikan kondisi internal KADIN Jawa Barat yang ia sebut “tidak baik-baik saja” akibat dualisme hasil Musyawarah Provinsi (Muprov) yang hingga kini belum mendapat kejelasan dari KADIN Indonesia.

“Sudah lebih dari satu tahun kami berjuang bersama mencari kepastian hukum memilih Ketua KADIN Jawa Barat yang sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO). KADIN sebesar ini, yang menjadi barometer ekonomi nasional, tidak boleh menjalankan mekanisme pemilihan yang kabur dan tidak sesuai aturan,” tegas Nizar.

Menurutnya, kondisi stagnan ini bukan hanya berdampak pada struktur organisasi, tetapi juga berimbas terhadap kepercayaan pelaku usaha dan sinergi dengan pemerintah daerah.

“KADIN adalah mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Kalau internalnya tidak beres, maka hubungan kelembagaan dengan pemerintah juga terganggu,” ujarnya.

Tak hanya itu, Nizar juga memaparkan bahwa sebelumnya memang terjadi dua kali penyelenggaraan Muprov KADIN Jawa Barat satu di Bandung dan satu lagi di Bogor. Namun, ia menegaskan hanya Muprov yang digelar pada 24 September 2025 di Hotel Preanger Bandung yang sah secara organisasi.

“Saya mengikuti seluruh prosesnya sejak awal. Muprov di Hotel Trans Bandung pada 3 Maret 2025 gagal karena ada beberapa kendala teknis. Kemudian dilanjutkan pada 24 September 2025 di Hotel Preanger Bandung, dan di sanalah saya terpilih secara sah sebagai Ketua KADIN Jawa Barat hasil Muprov yang dihadiri 18 KADIN Kabupaten/Kota,” papar Nizar.

Ia menambahkan, Muprov Bandung tersebut dihadiri oleh peserta yang sah dan diakui berdasarkan SK dari Cucu Sutara dan SK Ketua Caretaker KADIN Jabar, Agung Suryamal.

“Peserta yang hadir dan punya hak suara semuanya berdasarkan SK resmi. Jadi tidak ada alasan untuk meragukan keabsahan Muprov Bandung. Yang lain (Muprov Bogor) tidak bisa saya anggap ada,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Nizar menyampaikan bahwa hasil Muprov Bandung dan laporan formatur telah dikirim ke KADIN Indonesia, namun hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai pengesahan hasil tersebut.

“Kami sudah sampaikan seluruh dokumen ke KADIN Indonesia. Tapi sampai saat ini, hasilnya masih digantung. Waktu Pak Erwin Aksa datang ke Jawa Barat, beliau berjanji akan menyelesaikan persoalan ini dalam satu minggu, tapi sudah sebulan belum ada tindak lanjut,” ujarnya.

Ia menilai, sikap diam KADIN Indonesia berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kegamangan di kalangan dunia usaha Jawa Barat.

“Kondisi ini dibiarkan terlalu lama. Akibatnya, para pengusaha di Jawa Barat menjadi bingung dan gelisah. Saya sudah 25 tahun aktif di KADIN, baru kali ini saya melihat organisasi kita dalam situasi seperti ini,” katanya.

Kemudian, Nizar juga mengungkapkan rencana untuk melakukan langkah konkret secara kolektif bersama seluruh KADIN Kabupaten/Kota di Jawa Barat jika dalam waktu dekat tidak ada keputusan dari pusat.

“Kalau perlu, kami akan sama-sama datang ke KADIN Indonesia. Kita ingin tahu, ada apa sebenarnya dengan proses ini. Kenapa SK hasil Muprov Bandung belum juga diterbitkan, padahal seluruh syarat formal sudah kami penuhi,” ujarnya di hadapan forum.

Dalam tiga kali pertemuannya dengan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah KADIN Indonesia, Erwin Aksa, Nizar mengatakan bahwa pembahasan selalu berputar pada isu keabsahan peserta Muprov.

“Saya sudah sampaikan langsung kepada beliau bahwa peserta sudah disepakati dua kali, yaitu pada 30 Juli dan 17 September 2025. Kesepakatannya jelas: peserta Muprov KADIN Jabar adalah yang memiliki SK dari Pak Cucu Sutara dan caretaker Pak Agung Suryamal. Tidak ada versi lain,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Nizar menegaskan bahwa setelah SK KADIN Indonesia diterbitkan, ia akan fokus membereskan dualisme organisasi di tingkat Kabupaten/Kota.

“Begitu SK saya keluar, saya akan selesaikan persoalan di bawah. Tidak ada lagi istilah dualisme. KADIN itu hanya satu. Beri saya waktu enam bulan untuk menertibkan semuanya agar KADIN di daerah bisa bekerja dengan nyaman sesuai AD/ART dan PO organisasi,” tandasnya.

Rapat konsolidasi diakhiri dengan pembacaan komitmen bersama dari 18 Ketua KADIN Kabupaten/Kota yang hadir untuk tetap solid mendukung hasil Muprov Bandung dan memperjuangkan pengesahan SK dari KADIN Indonesia.

Suasana rapat berjalan hangat namun penuh semangat kebersamaan. Seluruh peserta sepakat bahwa KADIN Jawa Barat harus segera memiliki kepemimpinan definitif agar dapat kembali fokus pada peran utamanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Kabid SDA Dinas PUPR Karawang, Aris Purwanto, yang mengaku tak berdaya menghindari faktor “lingkaran” dalam praktik jual beli paket proyek. Bagi publik, kalimat itu terdengar seperti pengakuan dosa terbuka dan bagi berbagai kalangan masyarakat, itu adalah bom waktu yang menyingkap borok lama di tubuh PUPR Karawang.

Ketua Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB) sekaligus Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Karawang, Angga Dhe Raka, menilai pernyataan Aris bukan kebetulan, tapi refleksi dari mental pejabat yang sudah menyerah pada sistem korup.

“Dia bilang tak bisa menghindari lingkaran — artinya dia tahu, tapi ikut. Ini bukan pejabat, ini operator rente proyek! Dan yang lebih ngeri, lingkaran itu bukan bayangan, tapi nyata: dari DPRD, pejabat, sampai elit di atasnya,” tegas Angga, Jumat (31/10/2025).

Menurut Angga, istilah “lingkaran” yang disebut Aris merupakan kode keras adanya jaringan mafia proyek di dalam tubuh PUPR Karawang, yang selama ini hanya dibisikkan di lorong-lorong tender dan meja negosiasi.

“Yang dimaksud lingkaran itu siapa? Jangan pura-pura polos. Di Karawang semua tahu, ada jatah pokir DPRD, ada aspirasi pejabat, atau juga ada tekanan dari atas. Proyek dijual sebelum dikerjakan. Paket bukan lagi soal kebutuhan rakyat, tapi siapa yang paling kuat di lingkaran itu,” ujarnya.

FKUB menilai pengakuan tersebut seharusnya jadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum, terutama KPK, untuk membongkar jaringan rente proyek di Dinas PUPR Karawang.

“Ini bukan gosip warung kopi, tapi pengakuan langsung dari Kabid. Kalau KPK diam, publik bisa menilai lembaga antirasuah pun bisa kalah oleh ‘lingkaran setan’ lokal,” cetusnya.

Angga juga menyentil Bupati Karawang yang hingga kini tidak bersuara sedikit pun soal hebohnya isu jual beli proyek di bawah dinas yang menjadi tulang punggung infrastruktur daerah.

“Kalau Bupati diam, berarti setuju. Jangan bilang bersih kalau yang kotor dibiarkan hidup di bawah kendalinya. Ini bukan sekadar proyek, ini penyakit kekuasaan,” tandas Angga.

“Selama proyek masih bisa dibeli, selama pejabat masih tunduk pada lingkaran, maka pembangunan di Karawang cuma ilusi dan rakyat cuma jadi korban dari pasar gelap bernama APBD.” timpalnya. (Yusup)