KARAWANG, NarasiKita.ID — Kabar tak sedap kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Karawang. Dua siswa SMP Negeri 1 Jayakerta diduga “dikeluarkan secara halus” oleh pihak sekolah setelah terjerat persoalan hukum. Namun cara yang digunakan bukan melalui keputusan resmi, melainkan dugaan pihak sekolah menyodorkan surat pengunduran diri kepada orang tua siswa agar ditandatangani, seolah-olah pengunduran diri itu keputusan keluarga.

Tokoh Masyarakat Kecamatan Jayakerta, Zaenal Musthofa, angkat bicara. Menurutnya, tindakan sekolah tersebut sebagai bentuk kezaliman pendidikan dan pelecehan terhadap hak anak bangsa.

Zaenal tak menutupi amarahnya saat menanggapi kasus ini. Baginya, langkah SMPN 1 Jayakerta yang memaksa orang tua menandatangani surat pengunduran diri bukanlah solusi, melainkan tindakan pengecut dan tidak berperikemanusiaan.

“Saya bicara keras karena ini keterlaluan! Jangan bungkus kata ‘pengunduran diri’ untuk menutupi kenyataan bahwa anak-anak ini sebenarnya diusir. Ini bukan pembinaan, ini pengusiran berkedok administrasi. Sekolah seperti ini sudah kehilangan moral!” tegas Zaenal Musthofa, Rabu (22/10/2025).

Ia menyebut pihak sekolah telah gagal memahami makna sejati pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah proses membina dan memperbaiki, bukan membuang siswa yang sedang bermasalah.

“Kalau sekolah hanya mau mendidik anak-anak yang sempurna dan tanpa masalah, tutup saja sekolahnya! Karena dunia pendidikan itu bukan pabrik pencitraan, tapi tempat memperbaiki manusia,” cetusnya.

Zaenal menegaskan, tindakan SMPN 1 Jayakerta tak hanya salah secara etika, tapi juga berpotensi melanggar hukum. Ia menuding bahwa kepala sekolah telah melakukan tindakan tidak profesional dan sewenang-wenang, bahkan bisa dikategorikan melanggar hak dasar anak atas pendidikan.

“Saya minta Kadisdik Karawang jangan main aman. Ini bukan urusan sepele! Kepala sekolahnya harus dipanggil dan diperiksa. Ini kejahatan moral di dunia pendidikan, bukan sekadar kesalahan administratif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zaenal menyebut tindakan ini sebagai bentuk “cuci tangan” pihak sekolah dari tanggung jawab pembinaan terhadap siswa yang bermasalah. Ia menilai sekolah lebih takut pada citra dan sorotan publik ketimbang menjalankan fungsi kemanusiaan dan pendampingan terhadap anak.

“Ini saya lihat murni langkah cuci tangan. Mereka buang anak-anak itu supaya nama sekolah tidak tercoreng. Tapi justru tindakan seperti itulah yang mencoreng dunia pendidikan! Kepala sekolah seperti ini seharusnya malu, bukan malah menutupi aib dengan mengorbankan masa depan anak,” kata Zaenal.

Zaenal juga menegaskan bahwa sekolah negeri dibiayai dari uang rakyat, dan karena itu tidak boleh bertindak seperti milik pribadi. Ia menuding sebagian kepala sekolah kini berperilaku seperti “raja kecil” yang bisa menentukan nasib siswa sesuka hati tanpa mekanisme yang adil.

“Sekolah negeri itu bukan milik kepala sekolah! Jangan mentang-mentang punya jabatan lalu main cabut hak anak didik. Ini lembaga publik, bukan tempat latihan kekuasaan. Jangan jadikan ruang kelas sebagai panggung arogansi!” ujarnya.

Menurutnya, kasus seperti ini bisa menjadi preseden berbahaya jika dibiarkan. Ia memperingatkan bahwa anak-anak yang dikeluarkan secara halus ini bisa kehilangan masa depan hanya karena keputusan sepihak yang tidak berdasar hukum dan etika pendidikan.

“Coba bayangkan, anak usia 13–14 tahun, masih SMP, sudah kehilangan sekolahnya karena keputusan sepihak. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas masa depan mereka? Kepala sekolahnya? Dinasnya? Jangan pura-pura tidak tahu dampaknya!” tegasnya.

Lebih jauh, Zaenal menegaskan bahwa tindakan semacam ini menunjukkan betapa dunia pendidikan kita telah kehilangan nurani. Ia menilai banyak lembaga pendidikan lebih sibuk menjaga citra institusi daripada menjaga hati dan harapan anak didik.

“Kalau dunia pendidikan sudah sejahat ini, kita sedang mencetak generasi yang terluka, bukan generasi yang cerdas. Sekolah yang mengusir anaknya sendiri adalah sekolah yang gagal memahami arti mendidik,” katanya.

Ia menuntut agar Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang segera membentuk tim investigasi dan memastikan hak pendidikan kedua siswa tersebut dipulihkan.

“Anak-anak itu harus bisa kembali bersekolah. Kalau perlu dipindahkan ke tempat lain, negara wajib memfasilitasi. Jangan biarkan mereka terbuang hanya karena ketakutan sekolah menjaga citra. Kalau perlu, kepala sekolahnya dicopot!” desaknya dengan tegas.

Tak hanya itu, Zaenal Mushtofa pun mengajak masyarakat Jayakerta dan para orang tua untuk berani bersuara. Menurutnya, diam terhadap ketidakadilan pendidikan sama saja dengan menyetujui kezaliman.

“Jangan diam! Karena diam artinya setuju. Kalau kita biarkan anak-anak diperlakukan seperti ini, besok-besok sekolah bisa mengusir siapa saja yang dianggap merepotkan. Ini harus dihentikan sekarang!” ujarnya lantang.

Zaenal pun kembali menegaskan, kasus SMPN 1 Jayakerta harus dijadikan pelajaran bagi seluruh lembaga pendidikan agar tidak semena-mena terhadap anak didik. Sekolah, katanya, harus menjadi tempat yang menghidupkan harapan, bukan yang mematikan masa depan.

“Kalau kepala sekolah kehilangan nurani, maka sekolahnya akan kehilangan fungsinya. Pendidikan bukan soal nilai raport, tapi soal kemanusiaan. Dan kemanusiaan telah diinjak-injak di SMPN 1 Jayakerta,” tandasnya.

Namun hingga berita ini diterbitkan, NarasiKita.ID masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak SMPN 1 Jayakerta serta Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang untuk mendapatkan klarifikasi ataupun penjelasaan mengenai persoalan ini. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Praktisi hukum Syarif Husen dari LBH Bumi Proklamasi menyoroti tajam lemahnya sikap Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menangani dugaan malapraktik di RS Hastien Rengasdengklok. Ia menilai, Bupati Karawang dianggap gagal menunjukkan kepemimpinan moral dan administratif dalam memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar.

“Dengan kejadian ini, seharusnya Bupati Karawang turun tangan langsung, bukan diam dan seolah tidak peduli. Dinkes itu perpanjangan tangan bupati. Kalau Dinkes lemah dan tidak objektif, berarti yang gagal adalah sistem pengawasan di bawah kendali bupati itu sendiri,” tegas Syarif, Selasa(21/10/2025), dalam pernyataannya kepada NarasiKita.ID.

Syarif menilai, pernyataan Dinkes Karawang yang menyebut tidak ada pelanggaran SOP justru menunjukkan arogansi birokrasi yang tidak berpihak pada kepentingan publik. Menurutnya, Dinkes tidak hanya bertanggung jawab pada aspek teknis medis, tapi juga administratif dan etika pelayanan publik.

“Dinkes Karawang tidak bisa bersembunyi di balik hasil audit internal. Mereka punya kewajiban administratif dan moral untuk membuka hasil investigasi secara transparan, bukan membuat kesimpulan sepihak yang melukai keluarga korban,” tegasnya.

Ia juga menyoroti ketidakhadiran Bupati Karawang dalam proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan keluarga korban dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan pemimpin daerah.

“Bupati itu pemimpin daerah, bukan penonton. Di saat ada warga yang meninggal karena dugaan malapraktik, seharusnya ia hadir memberi jaminan bahwa negara tidak absen. Kehadirannya akan menunjukkan bahwa ada keberpihakan, bahwa pemimpin daerah ini masih punya nurani,” ujarnya.

Syarif menambahkan, kasus dugaan malapraktik di RS Hastien bukan pertama kalinya terjadi. Karena itu, ia mendesak Bupati Karawang untuk turun tangan langsung dan mengevaluasi total Dinkes serta manajemen RS Hastien.

“Kalau kejadian seperti ini terus berulang tanpa tindakan tegas, publik akan menganggap pemerintah daerah ikut melindungi kesalahan rumah sakit. LBH Bumi Proklamasi akan mengawal kasus ini sampai tuntas demi memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi keluarga almarhumah,” pungkasnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Gayung bersambut, kecaman keras datang dari Tokoh Pemuda Jayakerta, Fuad Hasan, terhadap sikap Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Karawang, Endang Suryadi, yang dinilai arogan dan tidak profesional saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Karawang pada Senin (20/10/2025).

RDP yang digelar untuk membahas dugaan malapraktik Rumah Sakit Hastien Rengasdengklok berakhir ricuh setelah Kadinkes bersikap emosional dan gagal memaparkan hasil audit medis terkait kematian almarhumah Mursiti (62), warga Kabupaten Bekasi.

Menurut Fuad Hasan, sikap temperamental Kadinkes tersebut mencerminkan ketidaksiapan dan ketertutupan Dinas Kesehatan dalam menangani kasus yang tengah menjadi sorotan publik.

“Kami menilai tindakan Kepala Dinas Kesehatan sangat tidak pantas dan memalukan. Dalam forum resmi yang dihadiri DPRD, Kadinkes justru menunjukkan sikap arogan, emosional, dan tidak bisa mengendalikan diri. Padahal forum itu bertujuan mencari kejelasan atas kematian seorang pasien, tapi yang kami lihat justru pejabat yang membentak rakyatnya sendiri,” tegas Fuad, Selasa (21/10/2025).

Ia menilai reaksi berlebihan Kadinkes saat diminta menunjukkan dokumen hasil audit medis RS Hastien menimbulkan kecurigaan bahwa Dinas Kesehatan tidak transparan dan berpotensi menutupi fakta sebenarnya.

“Kalau memang Bupati Karawang hanya diam saja tanpa merespon persoalan ini yang sudah menjadi isu nasional, berarti benar dugaan kami — Bupati Karawang tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap nyawa seseorang yang sudah meninggal dunia,” sindir Fuad.

Fuad juga menegaskan, jika hasil audit medis benar sudah ada dan menyimpulkan tidak ada malapraktik, maka seharusnya Kadinkes bisa menunjukkan dokumen tersebut di forum DPRD.

“Faktanya, sampai rapat selesai, dokumen itu tidak muncul. Saat diminta ditunjukkan, beliau malah marah. Ini sudah di luar nalar,” ujar Fuad.

Menurutnya, tindakan tersebut memperkuat dugaan bahwa proses audit internal tidak independen dan tidak objektif.

“Publik makin curiga. Ada indikasi kuat audit itu tidak berjalan sesuai prosedur, atau bahkan belum dilakukan sama sekali. Kalau memang sudah ada hasilnya, kenapa takut dibuka? Ini bukan dokumen rahasia negara — ini menyangkut nyawa manusia dan hak keluarga korban untuk tahu kebenaran,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fuad mengingatkan bahwa jabatan publik tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban.

“Jabatan publik itu amanah, bukan pelindung dari kritik. Ketika seorang kepala dinas marah hanya karena ditanya hasil audit, itu pertanda dia tidak siap jadi pelayan masyarakat. Pejabat seperti ini berbahaya bagi demokrasi lokal,” tandasnya.

Fuad Hasan pun meminta Bupati Karawang segera mencopot Kadinkes yang dianggap mencoreng nama baik Pemerintah Daerah. Ia bahkan mengancam akan menggerakkan aksi besar-besaran jika tidak ada langkah tegas.

“Kalau Kadinkes tidak mampu bersikap profesional di hadapan DPRD, maka Bupati harus turun tangan. Jangan biarkan birokrasi jadi tempat berlindung bagi pejabat yang gagal menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.

“Kami tidak akan diam. Jika diperlukan, kami akan tempuh langkah hukum pidana untuk memastikan tidak ada yang bermain-main dengan nyawa manusia. Ini bukan soal asumsi, ini soal keadilan,” pungkas Fuad.

Sebelumnya, kasus dugaan malapraktik di RS Hastien Rengasdengklok mencuat setelah almarhumah Mursiti (62), warga Bekasi, meninggal dunia usai menjalani operasi. Sementara Dinas Kesehatan Karawang sempat menyatakan secara lisan bahwa tidak ditemukan pelanggaran SOP. Namun hingga kini, hasil audit resmi belum pernah dipublikasikan secara tertulis, baik kepada publik maupun DPRD Karawang. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Gelombang reaksi publik atas dugaan malapraktik yang menyebabkan meninggalnya Ny. Mursiti, warga Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, di RS Hastien Karawang, terus bergulir.

Dukungan moral dan sikap tegas kini datang dari Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi serta DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (Akpersi) Jawa Barat, yang sama-sama mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang agar membuka hasil investigasi medis secara transparan kepada publik.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Haryanto, S.E., menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya almarhumah Ny. Mursiti. Ia menegaskan, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh tenaga medis dan pengelola fasilitas kesehatan untuk meningkatkan profesionalitas serta tanggung jawab moral terhadap pasien.

“Kami, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhumah Ny. Mursiti. Peristiwa ini harus menjadi evaluasi serius agar pelayanan kesehatan lebih profesional dan berorientasi pada keselamatan pasien,” ujarnya, Selasa (21/10/2025). dikutip dari Bidik86News.com

Haryanto juga memberikan apresiasi kepada Komisi IV DPRD Karawang yang dinilainya telah bergerak cepat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menelusuri dugaan malapraktik di RS Hastien.

“Langkah DPRD Karawang patut diapresiasi. Ini menunjukkan fungsi pengawasan legislatif berjalan sebagaimana mestinya dalam memastikan pelayanan kesehatan yang aman, transparan, dan manusiawi bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi siap hadir apabila diundang dalam RDP lanjutan di Karawang.

“Kami siap hadir jika dibutuhkan dalam RDP lanjutan. Sebagai sesama lembaga legislatif daerah, kami mendukung penuh langkah DPRD Karawang dalam mengawal kasus ini demi tegaknya keadilan dan transparansi publik,” ujarnya.

Menurut Haryanto, kasus kematian pasien asal Bekasi di wilayah Karawang bukan lagi persoalan lokal, melainkan isu moral dan profesionalitas lintas daerah.

“Pasien dari Bekasi meninggal di Karawang, artinya tanggung jawab etis dan administratif tidak bisa dibatasi oleh wilayah. Semua pihak harus terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan tidak runtuh,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Akpersi Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ., menyatakan pihaknya akan melayangkan surat mosi tidak percaya terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
Langkah itu diambil menyusul sikap Kepala Dinas Kesehatan, dr. Endang Suryadi, MARS, yang dinilai arogan dan tidak menunjukkan itikad baik saat menghadiri RDP di Gedung DPRD Karawang, Senin (20/10/2025).

“Sikap yang ditunjukkan Kepala Dinas Kesehatan Karawang di forum resmi DPRD mencederai etika birokrasi dan nilai-nilai pelayanan publik. Karena itu, kami akan melayangkan surat mosi tidak percaya kepada instansi tersebut,” tegas Ahmad Syarifudin.

Menurut Ahmad, ketertutupan informasi yang dilakukan Dinas Kesehatan dan RS Hastien justru memperkuat dugaan adanya malapraktik medis dalam penanganan pasien.

“Bukan sekadar hasil audit internal yang penting, tapi juga bagaimana proses investigasi dilakukan. Dunia kesehatan tidak boleh menutup-nutupi kebenaran, karena ini menyangkut nyawa manusia dan tanggung jawab profesi,” ujarnya.

Ia juga mendesak DPRD Karawang membentuk tim investigasi independen lintas lembaga, agar pengungkapan fakta tidak terhambat oleh kepentingan birokrasi atau tekanan politik.

“Kami mendorong pembentukan tim investigasi independen. Jika Dinas Kesehatan menutup diri, maka kebenaran harus dicari melalui mekanisme lintas lembaga yang melibatkan DPRD, organisasi profesi, dan unsur masyarakat,” imbuhnya.

Baik DPRD Kabupaten Bekasi maupun DPD Akpersi Jawa Barat menilai keterbukaan hasil investigasi merupakan langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan.

“Transparansi bukan untuk menjatuhkan siapa pun, tapi untuk memperbaiki sistem. Jangan sampai ada lagi keluarga yang kehilangan nyawa hanya karena kelalaian dan arogansi birokrasi,” tandasnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Praktisi hukum Muhammad Tubagus Muwahid, S.H., menyesalkan sekaligus mengecam keras sikap emosional Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dalam forum resmi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD yang membahas dugaan malapraktik di RS Hastien Rengasdengklok.

Menurut Tubagus, tindakan Kepala Dinas yang marah dan membentak forum ketika diminta menunjukkan hasil audit investigasi bukan hanya mencerminkan arogansi kekuasaan, tapi juga penghinaan terhadap hak publik untuk mendapatkan kebenaran.

“Itu perilaku yang tidak bisa ditolerir. Saat rakyat menuntut transparansi atas kematian seorang pasien, Kadinkes malah menunjukkan arogansi seolah rakyat tidak punya hak bertanya. Ini bukan sekadar pelanggaran etika birokrasi ini pengkhianatan terhadap kemanusiaan,” tegas Tubagus, Senin (20/10/2025).

Ia menilai sikap emosional itu menimbulkan kecurigaan bahwa ada upaya sistematis untuk menutup-nutupi fakta sebenarnya di balik dugaan malapraktik RS Hastien.

“Kalau memang auditnya sudah ada dan hasilnya bersih, tunjukkan dokumennya. Mengapa harus marah? Mengapa takut membuka hasil audit kepada publik? Jangan-jangan, yang disebut ‘audit’ itu hanya klaim sepihak tanpa dasar,” paparnya.

Tubagus menegaskan, pernyataan Dinkes Karawang yang sebelumnya menyebut tidak ada pelanggaran prosedur medis menjadi tidak sah secara moral dan hukum karena tidak disertai bukti administratif resmi yang dapat diuji.

“Dinkes tidak bisa bersembunyi di balik istilah ‘audit internal’. Ini persoalan publik. Korbannya manusia. Maka hasil investigasi harus bisa diuji oleh publik, oleh DPRD, dan oleh lembaga profesional independen,” tegasnya lagi.

Atas dasar itu, Tubagus mendesak Komisi IV DPRD Karawang segera membentuk Tim Investigasi Independen yang melibatkan unsur akademisi, organisasi profesi medis independen, lembaga hukum, serta perwakilan masyarakat sipil.

“Kalau Dinas Kesehatan sudah kehilangan objektivitas dan malah bersikap defensif, maka DPRD wajib mengambil alih kendali. Bentuk tim independen! Biarkan publik menilai fakta secara terbuka tanpa intervensi birokrasi yang cenderung melindungi rumah sakit,” serunya.

Lebih jauh, Tubagus menyebut kasus ini akan menjadi ujian serius bagi integritas DPRD Karawang dalam mengawal hak rakyat.

“Jangan biarkan kasus ini ditutup dengan pernyataan sepihak. DPRD harus buktikan keberpihakannya pada rakyat, bukan pada pejabat yang emosional. Kalau tidak, maka wibawa lembaga legislatif juga dikhawatirkan ikut runtuh di mata publik,” pungkasnya. (Yusup)