BEKASI, NarasiKita.ID — Warga Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, mengungkap dugaan tindak pidana korupsi berupa penggelapan aset sekolah yang diduga dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN Pantai Mekar 03.

Aset sekolah yang seharusnya tercatat sebagai milik negara diduga dijual dan dipindahkan tanpa melalui prosedur resmi sebagaimana mestinya.

Menurut keterangan salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, material bekas bangunan kantor guru serta pagar sekolah telah dipindahtangankan secara tidak sah.

“Genteng, kayu kusen, dan kaso bekas bongkaran bangunan kantor guru diduga telah dijual. Bahkan besi teralis bekas pagar sekolah dipasang untuk pagar kandang kambing di rumah kepala sekolah,” ungkap warga tersebut kepada NarasiKita.ID, Jumat (10/10/2025).

Warga menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan integritas seorang kepala sekolah. Ia pun berharap pihak berwenang segera menindaklanjuti laporan dugaan tersebut.

“Seharusnya kepala sekolah mampu mengelola aset sekolah dengan baik, bukan malah menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Jika terbukti, harus diberi sanksi tegas sesuai aturan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi mengaku belum menerima laporan atau usulan penghapusan aset milik SDN Pantai Mekar 03 hingga saat ini.

“Kalau pembongkaran sudah dilakukan sejak lama, seharusnya sudah diusulkan penghapusan asetnya. Setelah kami konfirmasi ke Dinas Pendidikan, ternyata belum ada usulan sampai sekarang,” jelas salah satu pejabat BPKD.

Pihak BPKD menegaskan bahwa setiap proses pemindahtanganan atau penjualan aset sekolah harus melalui tahapan resmi, mulai dari usulan penghapusan, verifikasi, hingga persetujuan dari instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Badan Pengelola Aset Daerah.

Sebagai informasi secara regulasi, penjualan atau pemindahan aset sekolah tanpa prosedur sah dapat dikategorikan sebagai penggelapan dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang. Jika terbukti, pelaku dapat dikenakan sejumlah sanksi, di antaranya: Pembatalan transaksi dan pengembalian aset, Kewajiban mengganti kerugian negara, Sanksi administratif berupa teguran, peringatan, atau pemberhentian dari jabatan dan Sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Sekolah SDN Pantai Mekar 03 belum memberikan tanggapan resmi meskipun telah dihubungi melalui pesan WhatsApp oleh NarasiKita.ID. (MA)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Sorotan tajam datang dari Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta. Tokoh masyarakat setempat, M. Tamami atau yang akrab disapa A Tamami, mempertanyakan kejelasan pengelolaan BUMDes Margaraharja yang mengelola program ketahanan pangan sebesar 20 persen dari Dana Desa.

Menurut A Tamami, hingga kini masyarakat tidak pernah menerima laporan terbuka mengenai hasil pengelolaan dana tahap pertama yang disebut-sebut digunakan untuk menyewa lahan sawah, maupun pelaksanaan tahap kedua yang kini tengah berjalan.

“Katanya tahap pertama dipakai untuk sewa lahan sawah. Tapi hasilnya di mana? Siapa yang mengelola dan berapa pendapatannya, masyarakat tidak tahu. Sekarang sudah masuk tahap dua, tapi tetap gelap,” tegas A Tamami, Jumat (10/10/2025).

Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Padahal, BUMDes seharusnya menjadi lembaga ekonomi desa yang transparan, terbuka, dan memberi manfaat nyata bagi warga, bukan justru menjadi ruang gelap yang sulit diakses publik.

“BUMDes itu badan usaha milik desa, bukan milik oknum. Kalau pengelolaan dana publik saja tertutup, itu jelas menyalahi semangat Undang-Undang Desa,” ujarnya.

A Tamami menegaskan, pihaknya akan segera melayangkan surat permohonan informasi publik resmi kepada Pemerintah Desa Ciptamarga dan pengurus BUMDes Margaraharja. Langkah ini diambil untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ketahanan pangan.

“Kalau pihak BUMDes tidak mau transparan atas pengelolaannya, kami akan gunakan hak kami sebagai warga desa berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pengelolaan, dan Pembinaan BUMDes. Jangan sampai uang rakyat dikelola tanpa kontrol,” tegasnya.

“Kalau pengelolaan BUMDes bersih, kenapa harus takut dibuka? Kalau bersih, tak perlu risih,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Ciptamarga, Muslihat, memberikan tanggapan atas polemik pengelolaan dana ketahanan pangan 20 persen Dana Desa yang dikelola melalui BUMDes Margaraharja.

Muslihat menegaskan bahwa seluruh mekanisme pencairan dana dilakukan secara tertib administrasi dan melalui proses musyawarah desa (musdes). Ia menjelaskan, setiap perubahan jenis usaha atau kegiatan yang dibiayai oleh BUMDes harus terlebih dahulu disepakati dalam forum resmi desa.

“Ketua atau Bendahara BUMDes itu transfer ke rekening desa setelah musdes menentukan usahanya apa. Kalau dirubah setelah ada hasil, baru dia bikin proposal lagi, lalu ditransfer lagi,” ujar Muslihat.

Lebih lanjut, Muslihat mengungkapkan bahwa hingga saat ini tahap II anggaran untuk BUMDes Margaraharja belum direalisasikan. Ia beralasan masih menunggu hasil musyawarah antara pihak desa dan BPD, serta pengajuan proposal resmi dari pihak pengelola BUMDes.

“Belum (ditransfer), lantaran masih menunggu hasil musyawarah bersama BPD. Kalau sudah ke fisik, ya fisiknya mana. Kami juga masih menunggu proposal pengajuan tahap II dari direktur BUMDes,” tegasnya.

Pernyataan Muslihat ini menjadi tanggapan atas sorotan warga yang mempertanyakan transparansi dan hasil pemanfaatan dana ketahanan pangan tahap pertama yang telah digulirkan melalui BUMDes Margaraharja. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Kegiatan pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Sembako) di Aula GOR Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, pada Rabu (09/10/2025) berubah menjadi pemandangan yang memprihatinkan.

Seorang lansia penerima manfaat pingsan di lokasi akibat kelelahan menunggu antrean panjang di tengah suasana sesak dan panas ruangan.

Warga menilai, pelaksanaan pembagian bansos oleh pihak Bank BNI selaku penyalur terkesan amburadul dan diduga tanpa koordinasi matang dengan pemerintah desa.

Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan penerima manfaat memadati aula sejak pagi. Namun, proses verifikasi dinilai berbelit dan lambat, serta ruangan yang tidak memadai, menyebabkan antrean memanjang hingga ke luar gedung.

“Kami disuruh datang pagi, tapi sampai jam sebelas belum juga dipanggil. Panas, sesak, dan tidak ada air minum. Kasihan yang tua-tua, sampai ada yang pingsan,” ujar salah satu penerima manfaat berusia 56 tahun, dengan nada kecewa.

Tokoh masyarakat Rengasdengklok, Unang Tahajudin, mengecam lemahnya manajemen pelaksanaan dari pihak bank. Ia menegaskan, kejadian ini seharusnya tidak terjadi jika ada koordinasi yang baik antara pihak bank dan pemerintah desa.

“Korban yang pingsan itu warga Rengasjaya 1, Desa Rengasdengklok Selatan. Pihak bank jangan kaku, harusnya bisa lebih fleksibel dalam mekanisme penyaluran. Kalau tetap memaksa lansia datang sendiri tanpa pendamping, jelas berisiko,” tegasnya.

Ia juga menilai, pihak Bank BNI abai terhadap aspek kemanusiaan, terutama bagi penerima manfaat lanjut usia yang sudah tidak mampu menunggu lama di tengah antrean yang padat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bank BNI belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi atas insiden yang terjadi di lokasi pembagian bansos tersebut. (Yusup)

NarasiKita.ID — Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, tengah menjadi sorotan publik setelah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Sorotan tersebut mengarah pada pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) yang diduga menyimpang dan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

Salah seorang penggarap TKD Karangsegar yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, sistem sewa lahan yang berupa areal persawahan produktif seluas 1,8 hektare dilakukan secara tunai kepada perangkat desa, tanpa adanya perjanjian tertulis.

“Biasanya tergantung hasil panen. Kalau hasilnya jelek sekitar lima juta per hektare, kalau bagus bisa lebih. Dibayar tunai aja ke perangkat desa,” ujarnya kepada awak media belum lama ini.

Ia menambahkan, selama ini tidak pernah ada perjanjian resmi yang mengatur besaran sewa. Mekanisme yang berlaku hanya berdasarkan penyetoran uang kepada pihak desa sebelum menggarap lahan.

“Tidak ada perjanjian. Yang penting setor, terus bisa garap. Biasanya setor ke Sekdes, Pak Mul nanyain mau dimasukin ke kas desa,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Karangsegar, Guntur Sukarman, mengaku bahwa dirinya hanya berperan sebagai perantara dalam penerimaan uang sewa TKD sebelum disetorkan ke kas desa.

“Saya cuma kepanjangan tangan, hanya dititipi saja. Uang langsung saya kirim ke kas desa melalui si Entis, Kaur Umum,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, dirinya maupun Ketua BPD Karangsegar tidak mengetahui secara rinci mekanisme sewa menyewa TKD tersebut.

“Saya tidak tahu apa-apa soal TKD. Pengaturannya di kepala desa, uangnya masuk ke rekening desa, bendahara yang pegang. Ketua BPD juga tidak tahu, dari dulu memang begitu sejak kepala desa sebelumnya,” tambahnya.

Di sisi lain, Pelaksana Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi), Listanti, menjelaskan bahwa Tanah Kas Desa merupakan aset desa yang hasil pengelolaannya menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PAD).

Menurutnya, berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, setiap penyewaan TKD wajib disertai perjanjian tertulis antara pemerintah desa dengan pihak penyewa.

“Sewa-menyewa TKD wajib melalui perjanjian resmi. Hasil sewa harus masuk ke rekening kas desa dan penggunaannya mengikuti mekanisme APBDes,” tegasnya.

Listanti menambahkan, setiap hasil sewa yang masuk ke kas desa tidak boleh dikurangi sepeser pun dari nilai yang tercantum dalam perjanjian.

“Semuanya harus masuk ke kas desa sesuai perjanjian. Tidak boleh ada potongan. Kalau ada penyimpangan, tentu ada sanksinya,” pungkasnya. (M.A)