NarasiKita.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Hal itu diwujudkan melalui peluncuran Sentra UMKM Rawamerta, yang diresmikan langsung oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh bersamaan dengan kegiatan Gebyar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Rawamerta, Selasa (07/10/25).

Dalam sambutannya, Bupati Aep menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kecamatan Rawamerta yang menghadirkan wadah bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan memperluas jangkauan usahanya. Ia menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM merupakan langkah strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

“Saya minta Dinas Koperasi dan UMKM untuk terus mendampingi para pelaku usaha agar mereka bisa naik kelas dan berdaya saing. Dengan begitu, ekonomi masyarakat akan ikut meningkat,” ujar Bupati Aep.

Sementara itu, Plt Camat Rawamerta Angga Satria Atmaja menyampaikan bahwa Sentra UMKM Rawamerta merupakan satu-satunya sentra UMKM di Kabupaten Karawang, dengan total 209 anggota dan 209 produk unggulan lokal yang siap dipasarkan.

“Alhamdulillah, hari ini kita grand launching Sentra UMKM Rawamerta. Ini satu-satunya sentra UMKM di Karawang. Di sini juga tersedia koperasi dan coffee shop yang diharapkan menjadi pusat keramaian baru,” kata Angga.

Ia menambahkan, keberadaan Sentra UMKM diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Rawamerta yang mayoritas bekerja sebagai petani. Sebagai langkah lanjutan, pihak kecamatan juga akan menghadirkan Rawamerta Kuliner Night, yaitu pasar kuliner yang menyajikan berbagai makanan basah dan kering setiap Jumat dan Sabtu di halaman Kantor Kecamatan Rawamerta.

“Secara demografis, sebagian besar warga di sini adalah petani. Karena itu, kami ingin ibu-ibu berdaya melalui UMKM agar memiliki tambahan penghasilan. Harapannya, sentra ini bisa menjadi pusat keramaian dan tumbuhnya ekonomi baru di Rawamerta,” ujarnya.***

KARAWANG, NarasiKita.ID – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta menerima kunjungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang, Dr. H. Eka Sanatha, S.H., M.M., bersama jajaran. Rombongan diterima langsung oleh Kepala KPKNL Purwakarta, Harmani Sri Mumpuni, S.H., M.H., di ruang rapat KPKNL Purwakarta.

Pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara Pemkab Karawang dan KPKNL Purwakarta dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah, khususnya pelaksanaan penilaian, pengurusan piutang daerah, serta lelang Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam sambutannya, Harmani Sri Mumpuni menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen KPKNL Purwakarta untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Ia menjelaskan peran KPKNL dalam pelayanan penilaian aset, pengurusan piutang daerah, penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pelayanan lelang.

Pada kesempatan itu, Harmani memperkenalkan jajaran pejabat KPKNL Purwakarta, di antaranya Fatkhulloh (Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda), Asim (Pejabat Fungsional Penilai Ahli Muda), Irwan Nuryanto (Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara), Arief Fadilah (Kepala Seksi Piutang Negara), dan Ratna Astuti (Kepala Seksi Kepatuhan Internal).

Diskusi berlangsung hangat dan produktif. Pihak BPKAD Karawang menyampaikan sejumlah isu penting terkait pemanfaatan aset daerah, seperti pengelolaan sewa sawah, tanah, dan gedung; lelang hak menikmati; lelang barang bergerak; piutang daerah; hingga sertifikasi BMD. Menanggapi hal tersebut, jajaran KPKNL Purwakarta memberikan solusi dan edukasi teknis sesuai bidang tugas masing-masing.

Kepala BPKAD Karawang, Dr. Eka Sanatha, menyampaikan apresiasi atas dukungan KPKNL Purwakarta dalam membantu Pemkab Karawang mengelola aset daerah secara profesional. Ia menekankan pentingnya inovasi dalam optimalisasi aset strategis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kami berharap kerja sama ini terus diperkuat, sehingga pengelolaan aset di Kabupaten Karawang semakin tertib, transparan, dan berdaya guna,” ujar Eka Sanatha.

Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara KPKNL Purwakarta dan Pemkab Karawang dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (red/ist)

NarasiKita.ID – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, menegaskan pentingnya semangat inovasi dan tanggung jawab dalam membangun desa. Hal itu disampaikan saat dirinya memimpin apel pagi di lingkungan Kantor Bupati Karawang sekaligus menyerahkan piagam penghargaan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Karawang (Anugerah Gapura Sri Baduga) di Plaza Pemda, Senin (06/10/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Desa Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, dan Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, dinobatkan sebagai Desa Istimewa Anugerah Gapura Sri Baduga 2025.
Sementara juara lomba desa tingkat kabupaten diraih oleh:

• Juara I: Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel
• Juara II: Desa Bayurkidul, Kecamatan Cilamaya Kulon
• Juara III: Desa Walahar, Kecamatan Klari

Bupati Aep menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa dan seluruh aparatur pemerintahan desa yang telah menunjukkan dedikasi serta kinerja terbaik dalam melayani masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan apel pagi yang dipadukan dengan pemberian penghargaan lomba desa. Saya ucapkan selamat kepada para kepala desa dan lurah yang telah berprestasi. Jadikan penghargaan ini bukan akhir, tetapi awal untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” tegas Bupati Aep.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus mendorong desa agar menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya saing.

“Kinerja desa adalah cermin wajah pembangunan daerah. Oleh karena itu, saya minta agar setiap desa berani berinovasi dan tidak berhenti melakukan perubahan positif,” tandasnya.

Sebagai informasi, Anugerah Gapura Sri Baduga merupakan program penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi dan memberi apresiasi atas kinerja desa dan kelurahan terbaik di seluruh kabupaten/kota.

Penilaian dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi dengan fokus pada berbagai aspek, seperti kesehatan, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel.***

NarasiKita.ID – Pemerintah Kabupaten Karawang menegaskan bahwa sejak tahun 2021, sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah mengalami perubahan. Demi mencegah kebocoran dan meningkatkan transparansi, seluruh pembayaran kini wajib dilakukan melalui kanal resmi yang langsung terhubung dengan kas daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang, Sahali Kartawijaya, menekankan bahwa pihaknya tidak lagi mengakui pembayaran PBB secara tunai melalui aparat desa.

“Warga harus membayar lewat Bank BJB, kantor pos, Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Bukalapak, atau kanal digital lain yang telah bekerja sama dengan pemerintah,” tegasnya usai menghadiri audiensi bersama petani di DPRD Karawang, Jumat (03/10/2025).

Meski sebagian warga mengaku sudah membayar melalui desa dan mendapat kuitansi, Sahali menegaskan pembayaran tersebut tidak sah apabila tidak tercatat dalam sistem perbankan resmi. Akibatnya, banyak wajib pajak, terutama petani, tetap mendapati tagihan PBB mereka muncul di sistem.

“Kami memahami keresahan warga, tapi secara hukum tidak bisa mengakui pembayaran yang tidak masuk ke sistem resmi. Sistem kami berbasis digital dan terhubung langsung dengan kas daerah. Jika tidak terekam, maka dianggap belum bayar,” jelasnya.

Sahali mengingatkan masyarakat agar selalu meminta dan menyimpan bukti pembayaran resmi berupa struk dari bank atau mitra digital. Menurutnya, perubahan sistem ini merupakan bagian dari reformasi layanan publik untuk menciptakan tata kelola pajak yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kami tidak bermaksud mempersulit, justru ingin memberikan kepastian hukum bagi warga. Jika semua terekam dalam sistem, hak dan kewajiban masyarakat akan terlindungi,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Karawang juga berkomitmen terus melakukan sosialisasi dan pendampingan, terutama di wilayah pelosok, agar warga dapat beradaptasi dengan sistem pembayaran PBB yang baru. (Yusup)

NarasiKita.ID – Pemerintah Desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2025 untuk penyusunan rencana kerja pemerintahan desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di aula kantor desa.

Musrenbang dihadiri oleh perwakilan Kecamatan Batujaya, yakni Kasi PBB dan Humas, UPTD Pendidikan, UPTD Pertanian, UPT Puskesmas Batujaya, jajaran perangkat desa, kader PKK, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.

Plt. Kepala Desa Karyamulya, H. Mamat Rahmat, menegaskan bahwa infrastruktur pertanian masih menjadi prioritas utama pembangunan tahun 2026, mengingat mayoritas warga Karyamulya adalah petani.

“Selain infrastruktur pertanian, kami juga memprioritaskan usulan masyarakat, khususnya dari ibu-ibu, terkait peningkatan fasilitas kesehatan di Posyandu serta sarana pendukung pendidikan PAUD,” ujarnya kepada awak media.

Ia menambahkan, masyarakat berhak mengusulkan kebutuhan yang dirasa paling mendesak. Dalam forum kali ini, sebagian besar warga petani mengusulkan penuntasan pembangunan infrastruktur pertanian, khususnya penurapan di sepanjang saluran menuju area persawahan.

“Kami berharap Musrenbang tahun ini bisa menjawab kebutuhan nyata masyarakat Karyamulya, sehingga mampu membawa desa ini lebih baik, lebih maju, inovatif, dan sejahtera. Perencanaan RKPD ke depan harus semakin matang,” pungkasnya. (Yusup)