KARAWANG, NarasiKita.ID – Persoalan pembayaran proyek Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang kembali mencuat. Seorang kontraktor, Miftahul Janah, menjalani pemeriksaan di Polres Karawang terkait dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen pembayaran dengan nilai mencapai Rp830 juta.

Kasus ini bermula sejak Desember 2023, ketika enam proyek yang digarap Miftahul tak kunjung dibayar. Pekerjaan tersebut meliputi pengecatan, pemasangan lampu, interior toilet kantor pemerintahan, pemasangan awning, hingga pengadaan minuman kemasan.

Menurut Miftahul, seluruh pekerjaan telah selesai sesuai Surat Perintah Kerja (SPK). Namun pembayaran justru dialihkan ke pihak lain melalui Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang diduga palsu.

“Saya hanya menuntut hak saya. Pekerjaan sudah selesai, ada buktinya, tapi uangnya malah tidak masuk ke saya. Inspektorat pun sudah turun tangan dan memerintahkan pembayaran, tapi sampai sekarang belum dibayarkan,” ujarnya usai menjalani pemeriksaan di Polres Karawang, Kamis (04/09/2025).

Pemeriksaan terhadap Miftahul dilakukan oleh Unit Tipidkor Satreskrim Polres Karawang, berdasarkan surat nomor B/10643/VIII/2025/Reskrim, tertanggal 26 Agustus 2025. Laporan polisi atas perkara ini tercatat dengan nomor LP/B/391/VIII/2025/SPKT/POLDA JAWA BARAT.

Dalam surat pemanggilan, ia diduga melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 372 tentang penggelapan, Pasal 263 tentang pemalsuan surat, serta Pasal 374 tentang penggelapan dalam jabatan.

Awalnya, pemeriksaan dijadwalkan Senin (01/09), namun ditunda karena adanya aksi demonstrasi. Proses klarifikasi akhirnya berlangsung pada Kamis (04/09), dipimpin IPTU Iwan Budijanto bersama penyidik Unit V Tipidkor.

Sebelumnya, polisi bersama Miftahul meninjau sejumlah proyek yang ia kerjakan sebagai bagian dari olah tempat kejadian perkara (TKP). Ia menegaskan pekerjaan tersebut nyata ada di lapangan dan dapat dilihat langsung oleh publik maupun pejabat Pemkab.

Usai pemeriksaan, Miftahul meminta kepolisian segera mengambil tindakan tegas, termasuk memberi garis polisi pada proyek-proyek yang belum dibayar.

Di sisi lain, Bendahara Umum Daerah Karawang, Inan, mengaku pembayaran proyek dilakukan sesuai persyaratan administrasi yang diajukan melalui Bagian Umum.

“Saya membayar berdasarkan persyaratan lengkap dari Kabag Umum. Soal pekerjaan di lapangan, itu tanggung jawab Kabag Umum,” katanya singkat.

Sementara itu, hingga kini, Kepala Bagian Umum Pemkab Karawang, Furqon Jalalludin, belum bisa dikonfirmasi ataupun memberikan klarifikasi.

Kasus ini menyedot perhatian publik karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan proyek daerah. Masyarakat menunggu langkah tegas aparat penegak hukum sekaligus klarifikasi resmi Pemkab Karawang agar persoalan ini tidak berlarut-larut. (rls/ist)

KARAWANG, NarasiKita.ID – DPRD Kabupaten Karawang resmi mengeluarkan pernyataan sikap pada Rabu (03/09/2025) sebagai respons atas aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar yang digelar pada Sabtu (01/09/2025).

Pernyataan sikap tersebut memuat enam poin penting dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin, para Wakil Ketua DPRD, serta perwakilan fraksi-fraksi.

“DPRD adalah representasi rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu, setiap sikap yang kami keluarkan harus berpihak sepenuhnya kepada kepentingan rakyat,” tegas Endang Sodikin usai rapat bersama pimpinan fraksi di Gedung Paripurna.

Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi yakni Gerindra, Demokrat, NasDem, PKS, Amanat, PDIP, dan PKB menyatakan sepakat menandatangani maklumat bersama. Hasilnya, DPRD Karawang merumuskan enam poin sikap yang disebut sebagai bentuk pengembalian hak-hak rakyat kepada rakyat.

Enam poin pernyataan sikap DPRD Karawang:

1. Kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI
   • Sikap: Mengecam keputusan DPR RI yang menaikkan gaji dan tunjangan di tengah kondisi jutaan rakyat masih hidup dalam kemiskinan.
   • Rekomendasi: Meminta DPR RI membatalkan kebijakan terkait tunjangan perumahan dan pajak tambahan yang membebani APBN.
2. Perampasan aset dan beban rakyat
   • Sikap: Menolak segala bentuk perampasan aset rakyat, kenaikan pajak yang memberatkan, serta utang negara yang dibebankan kepada rakyat kecil.
   • Rekomendasi:
     • ATR/BPN diminta mempertahankan serta mengakui sertifikat kepemilikan lahan nonproduktif milik rakyat.
     • Kementerian ESDM diminta menghentikan pertambangan di kawasan hutan lindung dan menutup tambang ilegal.
     • Kementerian Keuangan diminta mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Tindakan represif aparat kepolisian
   • Sikap: Mengecam tindakan brutal aparat yang melanggar HAM serta menjadikan polisi sebagai alat kekuasaan.
   • Rekomendasi: Mendukung proses hukum yang adil dan transparan atas meninggalnya Affan Kurniawan dalam aksi demonstrasi.
4. UU pro-oligarki
   • Sikap: Menuntut pencabutan seluruh UU/RUU pro-oligarki yang menguntungkan elite politik dan korporasi, termasuk Omnibus Law, UU Minerba, dan UU TNI.
   • Rekomendasi: Meminta pemerintah mencabut seluruh aturan dan undang-undang yang tidak pro rakyat.
5. Kesejahteraan sosial dan hak rakyat
   • Sikap: Menuntut terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui kerja layak, pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan jaminan sosial yang adil.
   • Rekomendasi: Pemerintah diminta menjamin lapangan kerja yang layak, pendidikan gratis, pelayanan kesehatan merata, serta program jaminan sosial yang adil.
6. Kedaulatan rakyat
   • Sikap: Menegaskan bahwa kedaulatan sejati berada di tangan rakyat, bukan di tangan elite politik, aparat represif, atau oligarki.
   • Rekomendasi: Menegaskan kembali prinsip dasar demokrasi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.***

KARAWANG, NarasiKita.ID – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Karawang menggelar rapat konsolidasi membahas program strategis organisasi ke depan. Rapat berlangsung di Cafe Padee, Rabu (03/09/2025), dipimpin langsung Ketua KADIN Karawang, Emay Ahmad Maehi, S.Ag., S.H., atau yang biasa disapa akrab Kang Emay serta dihadiri Dewan Penasehat KADIN Karawang, Ace Sudiar, bersama seluruh jajaran pengurus.

Ketua KADIN Karawang, Kang Emay, menyampaikan bahwa rapat rutin ini difokuskan pada tiga agenda utama, yakni memperkuat sinergi program antarbidang, menyikapi isu strategis terkait investasi, serta mempersiapkan langkah organisasi menjelang Musyawarah Provinsi (Muprov) KADIN Jawa Barat.

“Sinergitas program antarbidang sangat ditekankan, karena salah satu indikator keberhasilan organisasi adalah prinsip kebersamaan. Begitu juga dengan kondisi Karawang sebagai kota industri, yang perlu dijaga iklim investasinya agar tetap kondusif,” ujar Kang Emay.

Ia menambahkan, stabilitas investasi di Karawang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif KADIN.

“Kondisi ini menuntut KADIN ikut berperan menjaga kondusifitas demi terciptanya stabilitas investasi,” ucapnya.

Selain itu, Kang Emay juga menegaskan pentingnya kesiapan KADIN Karawang menghadapi Muprov KADIN Jawa Barat, yang dinilainya akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan organisasi di tingkat kabupaten.

“Rapat rutin ini akan menentukan arah perjalanan organisasi. Prinsip kebersamaan harus melahirkan kebijakan yang bukan hanya sesuai aturan, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari seluruh pengurus,” tandasnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Pemerintah Kabupaten Karawang menyalurkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada masyarakat penerima manfaat, Rabu (03/09/2025).

Acara penyerahan bantuan berlangsung di Gallery Nyi Pager Asih dan dipimpin langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh. Pada kesempatan itu, Bupati menyerahkan secara simbolis bantuan berupa alat penunjang usaha kepada 240 penerima manfaat.

Selain bantuan UEP, Pemkab Karawang juga menyalurkan bantuan sosial berupa uang tunai kepada 1.597 anak melalui lembaga kesejahteraan sosial.

Dalam sambutannya, Bupati Aep menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial serta seluruh pihak terkait yang telah merealisasikan program dengan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Penerima bantuan UEP merupakan individu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan, atau sudah memiliki usaha. Saya berharap bantuan ini benar-benar bermanfaat dan mampu menunjang usaha para pelaku UMKM. Pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk memberikan dukungan,” ujar Bupati.

Sementara itu, Suryati, seorang pengusaha kue asal Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya, mengaku senang dan bersyukur atas bantuan yang diterimanya.

“Alhamdulillah hari ini saya menerima bantuan dari Pak Bupati berupa bahan dan alat pembuatan kue. Semoga bisa mendukung usaha saya ke depan. Saya sangat terbantu karena banyak alat dan bahan yang saya butuhkan kini tersedia,” ungkapnya.***