NarasiKita.ID – Antara Gemerlap Industri dan Sunyi Keadilan Sosial. Karawang dikenal luas sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari 2.000 pabrik berdiri megah, memproduksi barang bernilai triliunan rupiah setiap tahun. Tapi di tengah gegap gempita mesin industri ini, muncul pertanyaan sederhana namun menggelitik: sejauh mana denyut kehidupan masyarakat Karawang turut bergerak naik bersama pertumbuhan ekonomi tersebut?

Salah satu jembatan yang semestinya menghubungkan kemajuan industri dan kesejahteraan warga adalah program Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, sayangnya, jembatan ini tampak seperti dibangun dari bayangan: ada dalam teori, samar dalam praktik.

CSR: Kewajiban yang Kerap Disamarkan

Merujuk pada UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012, CSR bukan sekadar basa-basi moral, melainkan kewajiban hukum terutama bagi perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia. Sayangnya, di Karawang, praktik CSR kerap terkesan seperti kegiatan seremonial musiman, bukan upaya strategis memberdayakan masyarakat.

Bidang-bidang yang mestinya disentuh CSR seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur sosial, lebih sering terdengar dalam seminar ketimbang dirasakan langsung di lapangan. Bahkan saat momen keagamaan seperti Iduladha—yang bisa menjadi ajang konkret berbagi kontribusi dari ribuan industri di Karawang nyaris seperti bisikan di tengah keramaian.

Dan andai benar total industri di Karawang lebih dari 2.000, maka potensi dampak CSR sejatinya bisa luar biasa. Bayangkan saja: jumlah desa dan kelurahan di Karawang hanya 309. Artinya, secara matematis, satu desa atau kelurahan bisa “di-backup” oleh setidaknya enam perusahaan. Jika CSR dikelola dengan transparan dan menyeluruh, maka tak ada satu pun wilayah yang tertinggal. Namun sayangnya, realitas berkata lain hanya desa atau kelurahan yang berdekatan dengan kawasan industri yang merasakan ‘percikan’ CSR. Sisanya? Mungkin hanya bisa melihat dari kejauhan sambil berharap keajaiban.

Semua kembali pada siapa yang mengurusnya. Karena program sebaik apapun, jika ditangani oleh mereka yang tak punya keberanian atau kemauan, akan tetap berakhir sebagai daftar laporan tanpa makna.

DPRD Karawang: Sunyi dalam Hiruk Pikuk Industri

Sebagai lembaga yang punya fungsi kontrol, DPRD Karawang tampaknya lebih memilih posisi penonton daripada sutradara perubahan. Alih-alih bersikap tegas, mereka justru nyaris tak terdengar ketika isu CSR muncul ke permukaan.

Tidak ada sorotan kritis terhadap perusahaan yang abai. Tidak tampak upaya mendorong transparansi dana CSR. Tak terlihat pula keberanian untuk menuntut Pemkab membenahi sistem. Entah karena terlalu hati-hati, atau justru terlalu nyaman.

Masyarakat pun mulai bertanya-tanya, tentu dengan nada yang makin getir: siapa sebenarnya yang mereka wakili?

Forum CSR Karawang: Ada, Tapi Seperti Tak Ada

Pemerintah Kabupaten Karawang melalui forum CSR yang dibentuk, mestinya menjadi pengatur lalu lintas antara kepentingan sosial masyarakat dan tanggung jawab korporasi. Namun, sejauh ini, forum tersebut tampaknya lebih sering hadir di daftar struktur organisasi daripada di tengah kehidupan warga.

Minimnya laporan publik, absennya peta program CSR yang terarah, hingga tidak adanya evaluasi dan audit independen, membuat publik bingung: apakah ini forum kerja atau sekadar papan nama?

Mungkin ketuanya terlalu sibuk, atau mungkin juga terlalu lembut untuk mengetuk pintu-pintu perusahaan besar yang enggan berbagi.

Solusi: Bukan Wacana, Tapi Tindakan

Kini saatnya Pemkab dan DPRD Karawang membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar pengisi kursi kekuasaan. Perlu dibuat regulasi turunan yang mengikat: mulai dari sistem pelaporan daring, kewajiban audit tahunan, hingga publikasi terbuka atas dana dan dampak CSR.

Forum CSR pun harus diberi ruh bukan hanya struktur. Ia harus hidup, bersuara, dan menggerakkan. Bukan menjadi simbol kosong di balik meja rapat.

Masyarakat punya hak tahu:

•Berapa dana CSR yang diterima Karawang setiap tahun?

•Ke mana dana atau bantuan itu mengalir?

•Siapa yang menerima manfaatnya?

Karena CSR bukan belas kasihan. Ia adalah kewajiban sosial. Dan kewajiban yang dibiarkan tanpa pengawasan akan melahirkan ketimpangan yang tak hanya menyakitkan, tapi juga memalukan.

Karawang tak kekurangan industri. Yang kurang justru keberanian para pemimpinnya untuk memperjuangkan keadilan sosial di tengah gemuruh mesin-mesin pabrik.

Ditulis oleh:

Syuhada Wisastra, A.Md., CHRM adalah praktisi senior HR & GA dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dibeberapa perusahaan nasional. Ia juga pendiri dan CEO puluhan media online yang aktif mengawal isu industri, hukum, dan sosial masyarakat.

KARAWANG, NarasiKita.ID — Dukungan terhadap Yusuf Saputra, warga Desa Pinayungan yang kini duduk di kursi terdakwa usai mengkritik kepala desanya melalui media, terus bergulir. Setelah sempat menjadi narasumber dalam sebuah pemberitaan, Yusuf justru dijerat hukum sebuah langkah yang dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi.

Menjelang sidang lanjutan pada Selasa, 10 Juni 2025, puluhan jurnalis dari berbagai media lokal menggelar forum solidaritas bertajuk “Tolak Kriminalisasi Narasumber!” di Das Kafe, Karawang, Minggu (08/06). Dalam forum tersebut, para wartawan menandatangani petisi bersama sebagai bentuk penolakan terhadap segala bentuk pembungkaman terhadap suara publik.

Forum dipimpin oleh Hartono, wartawan senior yang akrab disapa Romo. Ia menegaskan, kasus yang menimpa Yusuf bukan sekadar persoalan individu, melainkan ancaman nyata terhadap kebebasan pers dan hak warga untuk bersuara.

“Kritik Yusuf sudah menjadi bagian dari produk jurnalistik. Jika narasumber bisa dipidana, maka siapa pun yang bersuara bisa dibungkam. Ini preseden buruk bagi demokrasi,” tegas Romo.

Ia menilai, kasus seperti ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan ranah pidana. Menurutnya, pemidanaan kritik melalui media justru menunjukkan kemunduran demokrasi dan kebebasan informasi di Indonesia.

Sikap tegas juga disampaikan oleh Nurdin Syam, CEO Lintas Karawang yang dikenal dengan nama Mr. Kim. Ia menyatakan bahwa petisi wartawan akan dikirimkan ke Kapolres, Kejaksaan Negeri, Bupati, hingga DPRD Karawang, dengan tuntutan jelas: hentikan kriminalisasi terhadap narasumber pers.

“Kebebasan pers bukan untuk dikriminalkan. Justru harus dilindungi, karena itu bagian dari tiang penyangga demokrasi,” ujar Mr. Kim.

Ia juga mendesak Inspektorat Karawang segera melakukan audit terhadap pengelolaan Dana Desa Pinayungan, menyusul munculnya dugaan penyimpangan yang menjadi dasar kritik Yusuf.

Dukungan keras juga datang dari Syuhada Wisastra, Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Karawang, sekaligus tokoh pers digital nasional. Ia mengecam keras segala bentuk pemidanaan terhadap narasumber media yang sah secara hukum.

“Ini bukan cuma soal Yusuf. Ini soal prinsip. Undang-Undang Pers dan aturan perlindungan narasumber sudah sangat jelas. Penegak hukum harus paham itu, bukan malah melanggarnya,” ujar Syuhada.

Sebagai pendiri jaringan puluhan media online, Syuhada menegaskan bahwa seluruh anggota IWOI Karawang siap turun ke lapangan jika kriminalisasi terhadap Yusuf tidak dihentikan.

“Kami tidak akan tinggal diam. Jika ini terus terjadi, kami akan menggerakkan seluruh jaringan media kami untuk mengawal dan melawan balik segala bentuk pembungkaman terhadap suara rakyat,” tegasnya.

Forum ini menjadi simbol bahwa wartawan Karawang tidak akan tinggal diam saat ruang ekspresi rakyat dipersempit. Mereka bersuara lantang: “Hak berbicara adalah hak asasi manusia, bukan tindak pidana.”

Sidang lanjutan Yusuf pada 10 Juni mendatang bukan hanya tentang satu orang. Ini menjadi barometer: apakah negara masih berpihak pada kebebasan berpendapat, atau justru memilih menjerat suara-suara kritis ke ruang pengadilan. (*)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Meskipun belum dapat menyelenggarakan pemotongan hewan qurban secara mandiri pada Idul Adha tahun ini, Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Karawang tetap menjadikan hari raya penuh makna ini sebagai momentum memperkuat semangat kebersamaan, kemandirian, dan konsistensi organisasi.

Ketua IWOI DPD Karawang, Syuhada Wisastra, menegaskan bahwa pihaknya tetap teguh memegang prinsip sebagai organisasi profesi yang mandiri, tidak bergantung pada sokongan pejabat atau institusi mana pun, termasuk dalam perayaan keagamaan sekalipun.

“Idul Adha ini menjadi pengingat penting bagi kami tentang makna pengorbanan. Kami di IWOI Karawang tidak ingin selamanya bergantung pada pemberian siapa pun. Kami fokus membangun kekuatan dari dalam, agar tahun depan bisa melaksanakan qurban dengan hasil kerja keras dan solidaritas anggota sendiri,” ujar Syuhada dalam konferensi pers, Sabtu (07/06/2025).

Ia menekankan, semangat Idul Adha bukan sekadar soal menyembelih hewan kurban, melainkan refleksi atas integritas, perjuangan, dan komitmen terhadap nilai-nilai prinsipil yang dipegang organisasi.

Menurutnya, IWOI Karawang hadir bukan hanya sebagai simbol seremonial, tetapi sebagai kekuatan kontrol sosial yang kritis dan independen, yang tidak tunduk pada kepentingan apa pun.

“Kami bukan organisasi yang hanya hadir di momen-momen simbolik. Fungsi utama kami adalah menjaga nalar publik tetap hidup, mengawasi jalannya kebijakan pemerintah, swasta, dan kekuatan lain yang menyentuh kepentingan masyarakat. Kami berdiri sebagai penjaga kebenaran, bukan penerima amplop,” tegas Syuhada.

Ia pun mengajak seluruh anggota IWOI Karawang untuk terus memperkuat soliditas internal, meningkatkan kapasitas profesional, dan menanamkan kebanggaan menjadi bagian dari organisasi yang bersuara untuk kepentingan publik.

“Kita akan terus bergerak, dengan atau tanpa sokongan siapa pun. Karena jurnalisme yang merdeka tidak dilahirkan dari ketergantungan, tetapi dari keberanian dan kejujuran,” pungkasnya.

Melalui momentum Idul Adha ini, IWOI Karawang juga mengajak seluruh anggotanya untuk menjadikan perayaan tersebut sebagai ajang refleksi atas pengabdian, solidaritas, dan integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik. Organisasi ini juga berkomitmen untuk terus mempererat sinergi positif dengan seluruh elemen masyarakat. (rls)