KARAWANG, NarasiKita.ID – Polemik pengelolaan BUMDes Anugrah Sejati Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, semakin terang menunjukkan belum optimalnya tata kelola dana desa. Kepala Desa Amansari membenarkan bahwa hingga saat ini belum ada kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) dari BUMDes, meski penyertaan modal dari Dana Desa Tahun 2025 telah dikucurkan lebih dari Rp269 juta.
Saat dihubungi NarasiKita.ID, Kepala Desa Amansari menjelaskan bahwa hingga kini belum ada setoran PADes yang masuk ke kas desa.
“Ya memang belum sih memberikan PADes atau memang belum kumpul, katanya belum waktunya juga, katanya bulan 6,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).
Pengakuan tersebut menegaskan bahwa dana penyertaan modal yang sudah digelontorkan belum menghasilkan dampak ekonomi apa pun bagi desa, meskipun sudah berjalan dalam satu tahun anggaran.
Lebih jauh, Kepala Desa juga mengaku bahwa BUMDes masih belum mampu menunjukkan laporan pertanggungjawaban secara formal kepada pemerintah desa.
“Laporan secara tertulis itu belum. Secara terbuka dan secara transparan juga belum,” ungkapnya.
Pernyataan ini memperkuat dugaan lemahnya akuntabilitas pengelolaan BUMDes, karena hingga saat ini tidak ada dokumen resmi yang dapat menjelaskan penggunaan dana ratusan juta rupiah tersebut.
Padahal, menurut Kepala Desa, pihaknya sudah memanggil pengurus BUMDes bersama BPD dan pengawas untuk meminta penjelasan terkait pengelolaan anggaran. Namun, hasil pertemuan tersebut justru belum menghasilkan kepastian laporan yang jelas.
“Baru berjalan satu tahun, mungkin dikelola dulu. Kemarin pun saya sudah panggil bersama BPD dan pengawas untuk menjelaskan pengelolaan uang tersebut. Sementara ini katanya mau memperbaiki administrasinya dulu,” katanya.
Kepala Desa juga menyebut kemungkinan hasil usaha baru akan terlihat di pertengahan tahun 2026, namun hingga kini tidak ada jaminan bahwa usaha tersebut benar-benar menghasilkan keuntungan.
“Mungkin karena baru satu tahun anggaran 2025 di bulan enam nanti mungkin akan ada hasilnya atau tidak, kan belum ada laporan,” ujarnya.
Pernyataan ini mempertegas bahwa hingga saat ini, keberadaan usaha BUMDes yang dibiayai dana desa masih belum menunjukkan kepastian hasil, baik dalam bentuk keuntungan maupun kontribusi PADes. (Sup)
