KARAWANG, NarasiKita.ID – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Anugrah Sejati Amansari, Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, kini menjadi sorotan terkait laporan pertanggungjawaban (SPJ), kondisi keuangan usaha, hingga kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemerintah Desa Amansari diketahui telah mengalokasikan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sekitar sebesar Rp269.122.000 sebagai penyertaan modal BUMDes. Anggaran itu dialokasikan untuk dua unit usaha, yakni peternakan kambing serta usaha air minum isi ulang.
Namun di tengah besarnya dana yang telah dikucurkan, hingga kini kontribusi PADes disebut belum terlihat. Bahkan, keberadaan SPJ dan laporan pertanggungjawaban BUMDes justru menimbulkan simpang siur informasi.
Ketua BUMDes Anugrah Sejati Amansari, Ujang, saat ditemui NarasiKita.ID mengakui bahwa kondisi usaha BUMDes masih jauh dari kata menguntungkan. Ia bahkan menyebut sebagian besar BUMDes saat ini kesulitan mencari keuntungan.
“PADes itu sebenarnya kan 10 persen dari penghasilan. Kalau dihitung penghasilan, tidak ada untungnya BUMDes itu teh, silahkan tanya semua BUMDes,” ujar Ujang.
Menurutnya, keuntungan usaha yang diperoleh BUMDes harus dibagi ke berbagai pos, mulai dari pengurus, pengawas hingga sosial, sehingga ruang untuk memberikan PADes menjadi sangat kecil.
“Misalkan untung 10 kalau mau kasih PADes Rp1 juta berarti harus benar-benar ada keuntungan besar. Karena 30 persen untuk pengurus BUMDes, sekian persen pengawas dan sosial. Paling tinggi PADes 10 sampai 15 persen,” katanya.
Ia juga mengaku saat ini lebih fokus mempertahankan keberlangsungan usaha dibanding memikirkan keuntungan besar.
“Saya mah demi Allah yang penting usahanya ada aja dulu, karena saya sudah diberikan amanah,” lanjutnya.
Namun pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Sebab di sisi lain, Ujang mengaku SPJ telah dibuat pada Desember lalu meski kondisi usaha disebut “minus semua”.
“Desember kemarin SPJ kan sudah dan minus semua. Mudah-mudahan bulan Juni besok dihitung kembali pembukuan ada keuntungannya. Saya juga mau memberikan PADes ke desa,” ucapnya.
Akan tetapi, pernyataan Ketua BUMDes itu bertolak belakang dengan keterangan salah satu perangkat Desa Amansari. Kepada NarasiKita.ID, perangkat desa tersebut menyatakan hingga saat ini belum menerima laporan pertanggungjawaban maupun SPJ dari pihak BUMDes.
“Belum ada laporan pertanggungjawaban dan belum memberikan SPJ-nya,” ungkapnya.
Ia juga menyebut belum mengetahui adanya kontribusi PADes yang masuk dari BUMDes.
“Kalau PADes sebenarnya nggak ada, tapi nggak tahu kalau ke pak lurah,” tambahnya. (Sup)
