KARAWANG, NarasiKita.ID – Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Karawang merespons keluhan petani dan warga terkait sulitnya memperoleh BBM jenis Solar Subsidi di wilayah Kecamatan Rengasdengklok.
Kepala Bidang Prasarana DPKPP Kabupaten Karawang, Lilis Suryani, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan jajaran staf untuk melakukan pengecekan langsung terhadap SPBU yang menjadi sorotan masyarakat.
“Kami sudah menginstruksikan staf untuk melakukan pengecekan terhadap SPBU tersebut,” kata Lilis saat ditemui awak media dikantornya, Kamis (25/6/2026).
Selain melakukan pengecekan di lapangan, DPKPP juga akan menelusuri penggunaan barcode pembelian Solar Subsidi yang terdaftar untuk sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan BBM subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh petani yang berhak.
“Nanti kami juga akan mengecek barcode-barcode yang digunakan. Kalau ditemukan ada barcode dari Karawang tetapi digunakan oleh pihak yang bukan petani, akan kami blokir,” tegasnya.
Menurut Lilis, pihaknya akan melakukan verifikasi tanpa membedakan asal daerah pengguna. Namun berdasarkan informasi yang diterima, kendaraan dari luar Kabupaten Karawang, khususnya dari wilayah Bekasi, diduga cukup banyak melakukan pengisian Solar Subsidi yang diperuntukkan bagi sektor pertanian.
“Apakah dari Karawang atau Bekasi akan kami cek. Tetapi memang informasi yang kami terima, kebanyakan berasal dari Bekasi,” katanya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut berpotensi merugikan petani Karawang. Selain mengganggu akses petani terhadap Solar Subsidi, praktik tersebut juga dapat memengaruhi kuota BBM yang setiap tahun diusulkan pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan sektor pertanian.
“Mereka mengambil Solar dari Karawang, sementara kuota BBM yang kita usulkan setiap tahun dihitung berdasarkan kebutuhan petani Karawang. Kalau digunakan oleh pihak yang tidak berhak, tentu akan berdampak pada petani kita sendiri,” jelasnya.
Lilis mengungkapkan, keluhan terkait sulitnya mendapatkan Solar Subsidi juga telah disampaikan langsung oleh para petani. Bahkan, menurutnya, distribusi BBM yang sering dilakukan pada malam hari kerap memicu antrean panjang karena banyaknya kendaraan dari luar daerah yang ikut mengisi.
“Saya baru saja menerima protes dari para petani. Mereka mengeluhkan pembelian Solar karena sering kali BBM keluar malam hari dan antreannya dipenuhi oleh orang luar daerah,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPKPP Karawang selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi agar distribusi Solar Subsidi bagi sektor pertanian dapat berjalan sesuai peruntukannya.
“Saya selalu berkomunikasi dengan Dinas Pertanian Bekasi. Saya tidak ingin petani Karawang dirugikan akibat ulah oknum tertentu dari luar daerah, tetapi yang kemudian disalahkan justru Karawang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lilis mengungkapkan bahwa persoalan dugaan penyalahgunaan Solar Subsidi juga telah menarik perhatian aparat penegak hukum. Bahkan beberapa petugas UPTD pertanian di Karawang sempat dimintai keterangan oleh kepolisian terkait kasus dugaan pengepul Solar yang berhasil diungkap.
“Saat ini ada petugas UPTD yang dimintai keterangan oleh Polda karena adanya kasus pengepul yang ditangkap. Karena itu kami ingin memastikan bahwa Solar Subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain,” pungkasnya. (Sup)
