KARAWANG, NarasiKita.ID — Kasus dugaan malpraktik di Rumah Sakit Hastien Karawang memasuki babak baru. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Proklamasi kembali menerima pengaduan dari sejumlah pasien yang mengaku mendapat dugaan pelayanan medis di bawah standar prosedur operasional (SOP).
Praktisi hukum LBH Bumi Proklamasi, Dede Jalaludin, S.H., atau yang akrab disapa Bang DJ, menegaskan bahwa dugaan pelanggaran di RS Hastien bukan lagi sekadar keluhan pasien, melainkan indikasi kuat adanya praktik medis yang sembrono dan mengancam keselamatan manusia.
“Kami kembali menerima laporan baru dengan pola yang sama tindakan medis yang tidak transparan. Ini bukan sekadar salah prosedur, ini soal nyawa manusia!” tegas Bang DJ dalam keterangannya kepada NarasiKita.ID, Kamis (13/11/2025).
Bang DJ menuding Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dan DPRD Karawang tidak menjalankan tanggung jawab moral maupun hukum dalam penanganan kasus tersebut.
Menurutnya, hasil audit investigasi internal Dinas Kesehatan atas dugaan malpraktik masih disembunyikan dari publik, padahal menyangkut kematian seorang pasien asal Bekasi yang meninggal dunia setelah menjalani operasi di RS Hastien.
“Bagaimana hasil auditnya? Sudah selesai atau belum? Kalau bersih, kenapa takut dibuka? Jangan main-main dengan nyawa orang! Kalau ini terus ditutup-tutupi, kami akan buka semua fakta di lapangan!” ujarnya.
Dia juga menduga ada upaya sistematis untuk menutupi hasil audit tersebut agar kasus ini tidak mencoreng citra rumah sakit maupun pihak-pihak yang terlibat.
“Kami menduga ada upaya sistematis menutup kasus ini. DPRD tidak bergerak, Dinkes bungkam, rumah sakit diam seribu bahasa. Semua saling menutup mata, seolah tidak terjadi apa-apa, padahal ada orang mati setelah operasi,” tegasnya.
Ia pun kembali menegaskan, jika DPRD Karawang dan Dinas Kesehatan tidak segera membuka hasil audit kepada publik, pihaknya akan menggelar aksi damai besar-besaran.
“Kalau mereka tidak punya nyali membuka hasil audit, kami akan turun ke jalan. Kami tuntut transparansi penuh dan tanggung jawab. Ini bukan ancaman, ini janji!” tegas Bang DJ.
Lebih jauh, ia menyoroti Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Karawang yang digelar sebelumnya, yang menurutnya gagal total karena tidak menghasilkan kesimpulan dan tidak menuntut keterbukaan dari pihak rumah sakit.
“RDP kemarin gagal total. Kadinkes emosi, hasil investigasi tidak bisa ditunjukkan, dan tidak ada tindak lanjut. DPRD seperti kehilangan taring. Padahal tugas mereka mengawasi dan melindungi rakyat, bukan menjadi penonton!,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Bang DJ menegaskan LBH Bumi Proklamasi tidak akan membiarkan kasus ini tenggelam di bawah meja birokrasi.
“Satu nyawa manusia tidak bisa diganti dengan alasan administrasi. Kami sudah beri waktu kepada DPRD dan Dinas Kesehatan buka hasil audit, gelar RDP lanjutan, dan libatkan publik namun hingga kini belum juga ada informasi tindaklanjutnya. Kalau tidak, LBH Bumi Proklamasi bersama Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB) akan turun langsung. Ini bukan ancaman, ini janji!” pungkasnya. (Yusup)
