KARAWANG, NarasiKita.ID – Peringatan Hari Jadi ke-393 Kabupaten Karawang, Senin (14/9/2026), diwarnai aksi protes warga terkait kerusakan Jalan Loji-Pangkalan. Di tengah momentum perayaan hari jadi, warga justru mempertanyakan keseriusan pemerintah menyelesaikan persoalan infrastruktur yang mereka rasakan setiap hari.
Sejumlah warga menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Karawang, bertepatan dengan pelaksanaan Sidang Paripurna HUT ke-393 Karawang. Mereka mendesak pemerintah tidak hanya memberikan janji perbaikan, tetapi memastikan jalan tersebut benar-benar dibenahi dan tidak kembali rusak.
Sorotan warga juga mengarah pada lalu lintas kendaraan berat di jalur Badami-Loji. Kendaraan dengan muatan berlebih dinilai turut memperparah kondisi jalan yang telah lama dikeluhkan masyarakat.
“Truk-truk yang bermuatan over melebihi batas. Mobil-mobil itu melewati jalan Badami-Loji, berhadapan dengan masyarakat, anak sekolah, anak pekerja yang mau berangkat kerja, ibu-ibu. Kemana pemerintah?” ujar salah seorang orator.
Kekecewaan warga semakin kuat karena jalan yang sebelumnya telah diperbaiki disebut kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat.
“Jalan yang sudah diperbaiki baru satu bulan itu sudah hancur lagi. Dan itu adalah uang dari hasil pajak rakyat. Kami berhak untuk marah,” tegas orator.
Pantauan dilokasi, persoalan tersebut kemudian mendapat respons langsung dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang hadir menemui massa bersama Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Wakil Bupati Karawang Maslani, Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin beserta jajaran anggota DPRD, Anggota DPR RI Cellica Nurrachadiana, serta Anggota DPRD Jawa Barat Jenal Arifin dan Pipik Taufik Ismail.
Dedi mengatakan penanganan ruas Jalan Loji-Pangkalan sebelumnya sempat terkendala Balai Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, ia memastikan persoalan tersebut telah diselesaikan dan pekerjaan jalan kembali berjalan.
“Nilai anggarannya sudah ada, kontraktornya sedang bekerja. Artinya, kedua-duanya itu sudah dikerjakan dan sedang dikerjakan,” kata Dedi.
Namun, Dedi menegaskan persoalan jalan tidak bisa hanya diselesaikan dengan kembali menggelontorkan anggaran. Pengawasan terhadap kendaraan bertonase juga harus dilakukan agar kerusakan tidak terus berulang.
“Saya paling tegas urusan tonase,” ujar Dedi.
Ia bahkan menyatakan akan mengambil tindakan terhadap perusahaan apabila komitmen pembangunan jalan tidak dijalankan.
“Kalau perusahaannya tidak menjalankan komitmen membangun jalan, saya tutup lagi tambangnya. Kita tidak mau mengucurkan ratusan miliar uang rakyat hanya untuk dinikmati pabrik semen,” tegasnya.
Dedi menyebut Pemprov Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran hampir Rp70 miliar tahun ini untuk penanganan jalur tersebut.
Besarnya anggaran tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti dalam persoalan Jalan Loji-Pangkalan. Warga tidak hanya menuntut jalan diperbaiki, tetapi juga mempertanyakan mengapa jalan yang telah menghabiskan anggaran publik masih kembali mengalami kerusakan.
Di momentum HUT ke-393 Karawang, persoalan tersebut menjadi ironi tersendiri. Ketika pemerintah dan masyarakat memperingati bertambahnya usia Kabupaten Karawang, warga justru datang membawa keluhan mengenai kebutuhan dasar berupa jalan yang aman dan layak dilalui.
Sementara itu, Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan solusi jangka panjang berupa usulan pembukaan akses tol baru khusus kendaraan industri di wilayah Bojongmangu, Kabupaten Bekasi.
Menurut Aep, rencana tersebut masih terkendala dokumen Detail Engineering Design (DED) dan proses perizinan di tingkat Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Dedi mengatakan akses tersebut berada dalam kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum sehingga diperlukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kalau pembangunan jalannya bisa kita bangun, enggak ada masalah. Tapi aksesnya kewenangan Kementerian PU. Jadi nanti biar Pemda Kabupaten Bekasi mengajukan aksesnya, dan minggu depan saya ajak Bupati bertemu Menteri PU,” katanya.
Dedi menyebut pertemuan dengan Menteri PU dijadwalkan berlangsung pada Rabu pekan depan.
Aksi warga di tengah peringatan HUT ke-393 Karawang menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya terlihat dari seremoni dan perayaan hari jadi. Bagi warga, pembangunan juga diukur dari kondisi jalan yang mereka gunakan setiap hari serta kepastian bahwa uang publik benar-benar menghasilkan infrastruktur yang bertahan dan bermanfaat.
Kini, warga menunggu realisasi dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki Jalan Loji-Pangkalan sekaligus mengendalikan kendaraan bertonase agar persoalan kerusakan tidak kembali berulang. (*)
