JAKARTA, NarasiKita.ID — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak boleh berhenti pada sekadar membangun aplikasi dan mengadopsi teknologi.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi salah satu pembicara dalam forum JAKI & Fellowship Cities Forum: Sharing Best Practices in Digital Transformation and Public Innovation yang digelar pada 19–20 Agustus 2026.
Dalam forum yang menjadi bagian dari rangkaian Jakarta Smart City tersebut, Asep Aang memaparkan pengalaman Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Tanggap Karawang (Tangkar).
Berbicara dalam sesi “Smart City Beyond Technology: Leadership, Innovation, and Impact for Better Cities”, Asep Aang menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak dapat diukur dari berapa banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah.
Menurutnya, teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), cloud, big data, maupun konsep smart city hanyalah instrumen. Yang jauh lebih penting adalah dampak nyata teknologi tersebut terhadap kualitas pelayanan dan penyelesaian persoalan masyarakat.
“Transformasi digital di Karawang ini suatu keniscayaan. Ada banyak aplikasi yang muncul, tetapi pertanyaannya apakah aplikasi itu bisa menjawab permasalahan di masyarakat,” ujar Asep Aang.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan inovasi berbasis teknologi. Setiap inovasi harus memiliki fungsi yang jelas, mudah digunakan masyarakat, serta mampu menghasilkan tindak lanjut terhadap persoalan yang dilaporkan.
Asep Aang mengatakan, perkembangan teknologi juga telah mengubah ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat tidak lagi hanya membutuhkan pelayanan yang tersedia, tetapi menginginkan layanan yang mudah, cepat, responsif, terintegrasi, dan dapat diakses kapan saja.
Salah satu implementasinya dilakukan melalui Tangkar. Platform tersebut tidak hanya menjadi tempat masyarakat menyampaikan pengaduan, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pemerintah dalam menerima, merespons, dan menindaklanjuti laporan.
Tangkar juga disebut telah terintegrasi dengan sejumlah instansi vertikal sehingga penanganan laporan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan prosesnya dapat dipantau.
Dalam pemaparannya, Asep Aang menyebut Tangkar menerima sekitar 6.000–7.000 pengaduan masyarakat setiap tahun.
Namun, tingginya angka pengaduan tersebut tidak otomatis dimaknai sebagai semakin banyaknya persoalan masyarakat. Sebaliknya, angka tersebut dapat menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat semakin mengetahui dan menggunakan kanal resmi untuk menyampaikan persoalan kepada pemerintah.
“Yang berubah bukan hanya teknologi, tetapi juga ekspektasi masyarakat,” katanya.
Asep Aang menegaskan, transformasi digital pada akhirnya harus bermuara pada perubahan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Karena itu, pembangunan sistem digital harus berjalan beriringan dengan penguatan kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, kolaborasi lintas sektor, integrasi sistem dan data, serta inovasi yang berkelanjutan.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan smart city bukan terletak pada seberapa canggih teknologi yang dimiliki pemerintah, melainkan pada seberapa jauh teknologi tersebut mampu membuat pemerintah lebih hadir, lebih cepat merespons, lebih mudah diakses, dan lebih dipercaya masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Karawang tidak membangun aplikasi demi aplikasi, tetapi membangun pemerintahan yang semakin mudah diakses, semakin responsif, semakin terintegrasi, dan semakin dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)
