JAKARTA, NarasiKita.ID – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) mulai mendorong agenda besar di sektor ekonomi. HPN ingin momentum muktamar tidak berhenti pada konsolidasi organisasi, tetapi menjadi pintu masuk untuk memperkuat jaringan bisnis warga Nahdliyin dari pusat hingga daerah.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Forum Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) HPN yang digelar di Tavia Heritage Hotel, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Dalam forum tersebut, HPN menyatakan dukungan penuh terhadap sukses penyelenggaraan dan sukses hasil Muktamar ke-35 NU. Namun, di balik dukungan tersebut, HPN juga membawa agenda strategis: mendorong pembangunan ekosistem bisnis NU yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.
HPN menilai Muktamar ke-35 NU memiliki posisi strategis dalam menentukan arah perjalanan organisasi, termasuk bagaimana NU memperkuat kemandirian ekonomi warga dan memberikan kontribusi lebih besar bagi bangsa.
Sorotan HPN salah satunya tertuju pada Peta Jalan NU Digdaya 2050. HPN mengusulkan agar pembangunan ekosistem bisnis NU menjadi salah satu agenda penting dalam perjalanan NU selama 25 tahun mendatang.
Gagasannya cukup besar. Para pelaku usaha Nahdliyin dari berbagai sektor didorong untuk terhubung dalam satu jaringan, sehingga kekuatan ekonomi warga NU tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ketua Umum HPN, H. Dede Supriyadi Arief, M.M., menegaskan bahwa pengusaha Nahdliyin harus mengambil peran lebih besar dalam perjalanan NU ke depan.
“HPN siap mengisi ruang pengabdian. Siapapun yang terpilih menjadi Ketua Umum PBNU, HPN siap bekerja sama dan berkontribusi untuk memperkuat kemandirian ekonomi NU dan kesejahteraan warga Nahdliyin.”
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi HPN yang siap bekerja sama dengan siapapun yang nantinya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 NU.
HPN juga menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam kepengurusan PBNU periode mendatang, khususnya pada bidang ekonomi, kewirausahaan, perdagangan, industri, serta pengembangan jaringan usaha Nahdliyin.
Bagi HPN, kekuatan ekonomi warga NU merupakan salah satu modal penting untuk membangun organisasi yang kuat dan mandiri.
Pengusaha Nahdliyin Disatukan, Kandidat Ketum PBNU Bakal Diajak Dialog
Agenda HPN tidak berhenti di Jakarta.
Menjelang Muktamar ke-35 NU, HPN berencana menggelar Rembug Pengusaha Nahdliyin se-Nusantara di Nganjuk, Jawa Timur.
Forum tersebut akan menjadi ajang silaturahmi sekaligus konsolidasi para pengusaha Nahdliyin dari berbagai daerah dan sektor usaha.
Tak hanya itu, para kandidat Ketua Umum PBNU juga direncanakan hadir dalam forum dialog dengan tema “Ekonomi dan Kewirausahaan.”
Sekretaris Jenderal HPN, H. Sugeng, S.H., M.Si., menyebut forum tersebut sebagai ruang untuk mempertemukan gagasan sekaligus mencari solusi konkret bagi penguatan ekonomi warga NU.
“Rembug Pengusaha Nahdliyin akan menjadi ruang untuk menyatukan gagasan, jaringan, dan kekuatan ekonomi warga NU dari berbagai daerah.”
Muktamar ke-35 NU Dibidik Jadi Momentum Konsolidasi Ekonomi
HPN juga menyiapkan berbagai kegiatan dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU. Selain menjadi ruang silaturahmi antar-pengusaha Nahdliyin, kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat jaringan dan membuka peluang kolaborasi ekonomi.
Sekretaris Panitia Muspimnas HPN, Rendy Prihartono, S.H., M.Si., mengatakan pihaknya ingin menjadikan Muktamar ke-35 NU sebagai momentum yang lebih luas.
“Kami ingin momentum Muktamar ke-35 NU tidak hanya menjadi momentum konsolidasi organisasi, tetapi juga menjadi momentum konsolidasi ekonomi warga Nahdliyin. Pengusaha NU harus terhubung dari pusat sampai daerah, dari sektor hulu sampai hilir, sehingga terbentuk ekosistem usaha yang saling menguatkan.”
Dengan agenda tersebut, HPN berharap Muktamar ke-35 NU tidak hanya menghasilkan keputusan strategis bagi perjalanan organisasi, tetapi juga membuka jalan bagi penguatan ekonomi warga Nahdliyin.
HPN menegaskan dukungannya agar seluruh rangkaian Muktamar ke-35 NU berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat lebih besar bagi warga, bangsa, dan kemanusiaan. (MA)
