KARAWANG, NarasiKita.ID – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat mengantisipasi ancaman musim kemarau dengan memperkuat infrastruktur pengairan di daerah sentra produksi pangan. Kabupaten Karawang sebagai salah satu lumbung padi nasional mendapat alokasi 32 unit sarana irigasi, terdiri dari 31 unit Irigasi Perpompaan (IRPOM) dan satu unit Irigasi Perpipaan (IRPIP), untuk memastikan pasokan air tetap tersedia bagi lahan pertanian yang berpotensi terdampak kekeringan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas produksi padi nasional di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim yang dapat memicu penurunan hasil panen apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa air merupakan faktor paling vital dalam keberhasilan sektor pertanian. Karena itu, program pompanisasi dipercepat agar petani tetap dapat mengolah sawah dan meningkatkan indeks pertanaman meskipun memasuki musim kemarau.
“Air adalah faktor penentu produksi. Karena itu, pompanisasi menjadi solusi cepat untuk memastikan sawah tetap mendapat pasokan air sehingga petani bisa terus tanam dan meningkatkan indeks pertanaman,” ujar Amran, Senin (3/8/2026).
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) turut menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna menyusun langkah konkret pengamanan produksi padi di Karawang.
Rapat tersebut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian BUMN, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Karawang, serta berbagai instansi teknis terkait. Fokus pembahasan diarahkan pada percepatan penyediaan air irigasi, penguatan koordinasi, dan mitigasi potensi kekeringan agar produksi pangan tetap terjaga.
Melalui program ini, Kementan mengalokasikan 31 unit IRPOM yang mampu mengairi sekitar 310 hektare sawah dan satu unit IRPIP untuk mendukung pengairan 10 hektare lahan pertanian. Total sebanyak 320 hektare lahan diproyeksikan tetap memperoleh pasokan air selama musim kemarau sehingga aktivitas tanam tidak terganggu.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Hermanto, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menunggu kekeringan terjadi baru bertindak. Menurutnya, langkah antisipatif harus dilakukan lebih awal agar dampak terhadap produksi pangan dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Kami mengharapkan seluruh pihak, baik Kementan, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun dinas pertanian memiliki sense of crisis. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara biasa. Langkah antisipasi harus dilakukan lebih cepat sebelum kekeringan benar-benar terjadi,” tegas Hermanto.
Ia menambahkan, keberhasilan menjaga produksi pangan tidak bisa dibebankan kepada satu instansi semata. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar Karawang tetap mampu mempertahankan perannya sebagai salah satu lumbung padi nasional sekaligus penyangga utama ketahanan pangan Indonesia. (Sup)
