BEKASI, NarasiKita.ID – Ancaman banjir akibat rusaknya tanggul Sungai Citarum memicu kecemasan warga Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun Anggaran 2027, warga mendesak pemerintah segera memperbaiki tanggul yang dinilai kritis dan rawan jebol.
Musrenbangdes yang digelar di Balai Desa Karangsegar, Selasa (20/1/2026), berlangsung hangat dan penuh tekanan aspiratif. Forum tersebut dihadiri Penjabat Kepala Desa, tim monitoring Kecamatan Pebayuran, perangkat desa, BPD, Babinsa, tokoh masyarakat, serta perwakilan RT dan RW. Warga memanfaatkan forum ini untuk menyuarakan keresahan yang telah lama mereka rasakan.
Sunaryo, warga Kampung Babakan RT 01/01, menegaskan bahwa perbaikan tanggul harus segera ditangani pihak yang berwenang.
“Perbaikan tanggul yang rawan di depan kantor desa harus segera dilakukan. Itu membutuhkan penanganan serius karena bukan kapasitas pemerintah desa. Tentu ada pihak yang lebih berwenang,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah desa menyampaikan kondisi tanggul tersebut secara resmi kepada pemerintah daerah dan instansi terkait melalui hasil Musrenbangdes.
“Tanggulnya sudah bocor. Struktur penahan banjir yang dulu berupa tanah dan batu kini terkikis, tinggal batu-batu besar saja,” tambahnya.
Warga khawatir penurunan fungsi tanggul akan berujung pada jebolnya aliran sungai dan banjir besar yang merugikan masyarakat sekitar.
“Perbaikan harus dilakukan pihak yang punya kewenangan dan kapasitas pembiayaan, supaya warga tidak terus hidup dalam kekhawatiran,” pungkas Sunaryo.
Kekecewaan juga dilayangkan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) yang dinilai lamban merespons laporan masyarakat.
“Laporan sudah berkali-kali, tapi hasilnya nihil. Kami seperti diabaikan,” ujar warga lainnya.
Menanggapi hal itu, Penjabat Kepala Desa Karangsegar, Chandra Wira Hadi S, menegaskan bahwa perbaikan tanggul akan menjadi prioritas utama Musrenbangdes Tahun Anggaran 2027. Ia berjanji mengawal aspirasi warga hingga ke tingkat kecamatan dan kabupaten serta berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Usulan ini akan kami kawal agar tidak berhenti di atas kertas,” ujarnya.
Musrenbangdes akhirnya menetapkan pembangunan tanggul sebagai agenda paling mendesak. Warga berharap ancaman banjir tidak lagi menjadi peringatan tahunan, melainkan segera mendapat tindakan nyata dari pemerintah. (MA)
