NarasiKita.ID – Seorang pengusaha asal Cikarang berinisial MJ resmi melaporkan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang ke Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar).
Laporan tersebut teregister dengan Nomor: LP/B/391/VIII/2025/SPKT/POLDA JAWA BARAT, dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat di Bagian Umum Sekretariat Daerah Karawang.
Kuasa hukum pelapor, tim Hukum Komando Satria Negara yang dipimpin Ardiyono, menjelaskan kasus bermula pada akhir 2023 saat perusahaan milik kliennya dipercaya mengerjakan enam proyek di lingkungan Pemkab Karawang.
“Enam pekerjaan tersebut telah selesai 100 persen sesuai spesifikasi, disertai hasil inspeksi konsultan Pemkab, dan disaksikan pejabat terkait serta petugas keamanan. Total nilainya mencapai Rp830 juta,” ujar Ardi, Kamis (14/08) malam
Namun, saat proses pencairan pembayaran, MJ justru menemukan dugaan pemalsuan dokumen yang berujung pada pengalihan pembayaran ke perusahaan lain secara penuh.
Menurut Ardi, kliennya telah menempuh berbagai upaya administratif, termasuk pertemuan dengan bendahara dan kasubag, hingga melapor ke Inspektorat dan Bagian Hukum Pemkab Karawang.
Bahkan, Inspektorat disebut sudah tiga kali memerintahkan pembayaran, membuat RAB pengganti, dan mengirimkan surat resmi kepada Bupati Karawang. Tetapi, hingga kini, pembayaran tak kunjung dilakukan.
MJ mengaku pertemuan terakhir dengan salah satu pejabat tertinggi di Karawang justru membuatnya merasa dihina dan diremehkan.
“Saya merasa dipermalukan. Ternyata benar isu soal arogansi pejabat itu. Seolah dia kebal hukum,” ungkap MJ.
Dalam laporan ke Polda Jabar, MJ mencantumkan sejumlah nama pejabat terduga pelaku, berinisial AAR, FJ, WJ, MM, dan beberapa lainnya. Ia menyebut kasus ini membuatnya mengalami kerugian besar secara materi maupun psikis.
“Selama hampir dua tahun, hidup saya penuh tekanan. Kerugian saya bukan hanya uang, tapi juga mental. Namun saya percaya Polda Jabar akan memproses ini hingga tuntas,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi redaksi kepada Pemkab Karawang dan para pejabat yang disebut, baik lewat telepon maupun pesan singkat, tidak mendapatkan respons. Media ini akan terus berupaya memperoleh klarifikasi dari pihak terkait. (red)
