KARAWANG, NarasiKita.ID – Pemerintah Kabupaten Karawang memperkuat langkah penanganan kekeringan yang mengancam lahan pertanian dengan melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Perum Jasa Tirta (PJT) II.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kekeringan Kabupaten Karawang yang digelar di Aula Lantai 3 Gedung Singaperbangsa, Sabtu (15/8/2026).
Rakor ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian terkait mitigasi kekeringan di sejumlah sentra produksi padi nasional. Pemerintah menilai persoalan berkurangnya pasokan air irigasi harus segera ditangani untuk mencegah meluasnya dampak kekeringan dan ancaman gagal panen.
Di Karawang, sekitar 1.000 hektare sawah di Kecamatan Pakisjaya dilaporkan terdampak kekeringan akibat berkurangnya debit air irigasi. Kondisi tersebut menjadi alarm serius mengingat lahan pertanian tersebut merupakan bagian dari kawasan produksi pangan.
Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menegaskan, pemerintah daerah tidak akan membiarkan lahan pertanian produktif tergerus oleh persoalan alih fungsi lahan maupun buruknya infrastruktur pengairan.
Pemkab Karawang berkomitmen mempertahankan hampir 87.000 hektare lahan sawah teknis dari ancaman perubahan fungsi menjadi kawasan permukiman maupun industri.
“Kami berkomitmen penuh menjaga lahan pertanian agar tidak tergerus perkotaan maupun industri. Petani kami sangat siap mendukung peningkatan Indeks Pertanaman (IP), namun dukungan infrastruktur air, kebersihan saluran irigasi, dan perbaikan sarana teknis dari Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan,” tegas Aep.
Menurut Aep, peningkatan Indeks Pertanaman (IP) tidak mungkin berjalan maksimal apabila persoalan ketersediaan air dan jaringan irigasi tidak segera dibenahi.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah didorong bergerak cepat, bukan hanya ketika kekeringan sudah meluas, tetapi juga melalui langkah mitigasi dan perbaikan infrastruktur secara berkelanjutan.
Dalam rakor tersebut, Kementerian Pertanian menyambut positif sinergi yang dibangun Pemkab Karawang dalam menghadapi ancaman kekeringan.
Sebagai bagian dari langkah percepatan penanganan, Kementan menyatakan kesiapan menurunkan 20 unit alat berat (beko) di bawah koordinasi Bupati Karawang.
Alat berat tersebut akan difokuskan untuk mempercepat pengerukan dan pembersihan saluran air yang mengalami pendangkalan maupun hambatan, sehingga distribusi air menuju lahan pertanian dapat lebih optimal.
Penanganan jaringan irigasi menjadi salah satu kunci untuk memastikan pasokan air tetap tersedia bagi petani, terutama di wilayah yang saat ini mengalami tekanan akibat penurunan debit air.
Pemkab Karawang menegaskan, persoalan kekeringan tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi krisis pangan di tingkat daerah. Setiap potensi gagal panen harus ditekan melalui langkah konkret, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Karawang sebagai salah satu sentra produksi padi nasional membutuhkan sistem pengairan yang kuat untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus memastikan keberlanjutan ketahanan pangan.
Dengan dukungan pemerintah pusat, Pemkab Karawang berharap pengerukan dan normalisasi saluran irigasi dapat segera dilakukan sehingga pasokan air kembali optimal dan ancaman gagal panen dapat diminimalkan. (*)
