KARAWANG, NarasiKita.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperpanjang program relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 31 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut memberikan keringanan pokok pajak hingga 80 persen serta pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Perpanjangan ini dilakukan menyusul tingginya antusiasme masyarakat terhadap program relaksasi PBB-P2 yang sebelumnya berlangsung pada September 2026.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengatakan perpanjangan program tersebut juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, termasuk kalangan petani yang membutuhkan penyesuaian waktu pembayaran dengan siklus ekonomi dan masa panen.
“Program ini diperpanjang karena antusiasme masyarakat sangat tinggi,” ujar Aep.
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan tanpa harus terbebani kondisi ekonomi keluarga.
Ia pun mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan agar memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum masa relaksasi berakhir.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Karawang untuk memanfaatkan kesempatan program relaksasi PBB-P2 ini sebaik-baiknya,” katanya.
Adapun besaran keringanan PBB-P2 diberikan berdasarkan tahun pajak dengan rincian sebagai berikut:
- SPPT tahun 1993–2012: Diskon pokok pajak 80 persen dan bebas denda.
- SPPT tahun 2013–2021: Diskon pokok pajak 30 persen dan bebas denda.
- SPPT tahun 2022–2024: Diskon pokok pajak 20 persen dan bebas denda.
- SPPT tahun 2025: Diskon pokok pajak 10 persen dan bebas denda.
- SPPT tahun 2026: Pembebasan denda.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Karawang, Sahali Kartawijaya, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat.
“Perpanjangan program relaksasi PBB-P2 ini sebagai bentuk perhatian Bapak Bupati Karawang dan keberpihakan kepada masyarakat. Melalui program ini diharapkan dapat memberikan keringanan agar masyarakat tetap dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa menambah beban ekonomi keluarga,” kata Sahali.
Ia menjelaskan, pengurangan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menormalisasi status kewajiban perpajakannya.
Dengan demikian, tunggakan pajak yang selama ini terakumulasi beserta sanksi administrasinya dapat diselesaikan melalui skema keringanan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Lebih jauh, program relaksasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Karawang menata dan menormalisasi piutang PBB-P2 yang terakumulasi sejak pelimpahan pengelolaan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada pemerintah daerah.
Untuk memudahkan masyarakat, pengecekan tagihan dan informasi pembayaran dapat dilakukan melalui layanan digital Cek PBB Kabupaten Karawang di laman https://cekpbb.karawangkab.go.id.
Pembayaran juga dapat dilakukan melalui metode QRIS dan Virtual Account, serta sejumlah kanal pembayaran digital dan gerai ritel, di antaranya Tokopedia, OVO, LinkAja, Shopee, GoPay, bjb DIGI, Alfamart, dan Indomaret.
Pemkab Karawang mengimbau masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan segera menyelesaikan kewajiban PBB-P2 sebelum batas akhir program.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap kepatuhan pajak masyarakat meningkat sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Karawang. (*)
