BEKASI, NarasiKita.ID – Menindaklanjuti aspirasi para petani terkait krisis air irigasi, Plt Bupati Bekasi melakukan peninjauan langsung ke saluran irigasi di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Selasa (28/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi BPBD Kabupaten Bekasi, Dinas Pertanian, Perum Jasa Tirta (PJT), Camat Pebayuran, kepala desa, tokoh masyarakat, serta para petani.
Peninjauan dilakukan setelah sehari sebelumnya sejumlah petani menyampaikan keluhan secara langsung kepada Plt Bupati di kantor pemerintah daerah mengenai minimnya pasokan air yang mengancam lahan pertanian mereka.
“Hari ini saya turun langsung bersama dinas terkait untuk memastikan kondisi di lapangan. Setelah saya cek, memang ada beberapa titik yang harus segera kita tangani,” ujar Plt Bupati Bekasi.
Dari hasil peninjauan, titik pertama yang menjadi perhatian berada di BKG 6, di mana bangunan jembatan air mengalami kerusakan cukup parah. Dari empat pintu air yang tersedia, hanya satu pintu yang masih berfungsi.
Menurutnya, penanganan di lokasi tersebut akan dikoordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum karena menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Selain itu, di ruas BKG 15 hingga BKG 16 ditemukan tumpukan enceng gondok sepanjang kurang lebih 200 meter yang menghambat aliran air menuju wilayah hilir.
“Kita akan menurunkan alat berat dalam waktu dekat untuk membersihkan enceng gondok sehingga aliran air kembali lancar,” katanya.
Persoalan lain ditemukan pada jembatan di BKG 16 yang memiliki konstruksi terlalu rendah sehingga menyebabkan enceng gondok menumpuk dan memperlambat laju air.
Plt Bupati mengatakan, hasil identifikasi menunjukkan terdapat empat jembatan di sepanjang saluran BKG 6 hingga BKG 25 yang akan diusulkan pembangunannya melalui APBD Perubahan. Selain itu, saluran irigasi pada ruas tersebut juga akan dinormalisasi agar distribusi air ke lahan pertanian kembali optimal.
Dalam kesempatan itu, Plt Bupati juga meninjau kondisi BKG 38 di Desa Karangharja. Ia menjelaskan, kekeringan yang dialami petani di wilayah tersebut dipicu pendangkalan saluran pada ruas BKG 16 hingga BKG 25 sehingga air tidak dapat mengalir hingga ke bagian hilir.
“Penyebab air tidak sampai ke BKG 38 karena terjadi pendangkalan di bagian atas. Dampaknya dirasakan petani di Desa Karangharja,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus mengatasi kekeringan saat musim kemarau, tetapi juga menyiapkan solusi jangka panjang agar saluran irigasi mampu menampung debit air ketika musim hujan sehingga risiko banjir dapat diminimalkan.
Untuk mempercepat penanganan, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan menggelar rapat koordinasi bersama PJT, BBWS, dan perangkat daerah terkait guna memastikan ketersediaan alat berat untuk pekerjaan normalisasi.
“Kita harapkan hari Senin, atau bahkan lebih cepat hari Jumat, alat berat sudah bisa diturunkan. Saya ingin saat kembali meninjau lokasi pada hari Selasa nanti sudah ada tindakan nyata,” tegasnya.
Menurut Plt Bupati, percepatan penanganan irigasi merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menjaga produktivitas pertanian.
“Target kita jelas, petani harus sejahtera. Kalau tidak ada air, petani terancam gagal panen. Karena itu persoalan ini harus segera diselesaikan,” pungkasnya. (MA)
