NarasiKita.ID – Kabupaten Karawang berduka. Hujan deras yang mengguyur sejak sepekan terakhir membuat sejumlah wilayah di Karawang dikepung banjir. Air merendam ratusan rumah warga, lahan pertanian, hingga fasilitas publik. Ironisnya, bencana tahunan ini seolah menjadi rutinitas tanpa solusi yang nyata.
Melihat kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Taufik Pipik Ismail, atau yang akrab disapa Kang Pipik, mengambil langkah cepat. Ia turun tangan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Karawang kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) di Jakarta.
“Alhamdulillah, saya berkesempatan menyampaikan semua aspirasi terkait permasalahan Karawang ke Kementerian PU, Dirjen SDA,” ujar Kang Pipik, dikutip NarasiKita.ID, Jumat (23/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kang Pipik memaparkan tiga isu krusial yang kini membelit Kabupaten Karawang sebuah wilayah yang menjadi tulang punggung pangan nasional namun terus dibayangi bencana ekologis dan degradasi lingkungan.
Pertama, persoalan banjir yang tak kunjung tuntas, terutama akibat kondisi Sungai Citarum dan Cibeet yang semakin dangkal dan tidak mampu menampung debit air tinggi di musim hujan. Menurutnya, pembenahan dua sungai besar ini merupakan kunci utama dalam menekan potensi banjir besar yang setiap tahun melumpuhkan sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang.
Kedua, nasib petani padi di wilayah pesisir Karawang yang kini menghadapi tantangan serius akibat intrusi air laut (air asin) ke lahan pertanian. Fenomena ini menyebabkan banyak petani mengalami gagal panen karena air asin merusak tanaman padi dan menurunkan kualitas tanah.
“Wilayah pertanian yang berdekatan dengan laut kini makin terancam. Banyak petani kehilangan hasil panen akibat air asin yang masuk ke sawah,” jelasnya.
Ketiga, ancaman abrasi pantai utara Karawang yang semakin parah setiap tahun. Gelombang tinggi dan perubahan garis pantai membuat daratan terus terkikis, bahkan mengancam permukiman warga di sejumlah desa pesisir.
“Masalah abrasi ini tidak bisa berdiri sendiri. Kami juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar penanganannya lebih komprehensif,” tegas Kang Pipik.
Politisi yang dikenal vokal memperjuangkan isu lingkungan dan kesejahteraan petani itu menilai, penanganan banjir dan abrasi di Karawang membutuhkan sinergi lintas kementerian dan keberanian pemerintah daerah dalam memperbaiki tata ruang serta sistem drainase yang sudah rusak parah.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada proyek infrastruktur seremonial, tapi memastikan setiap kebijakan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak bencana.
“Karawang tidak bisa terus menjadi korban dari kesalahan perencanaan dan lemahnya sistem pengendalian air. Harus ada perubahan nyata,” tandasnya. (Yusup)
