KARAWANG, NarasiKita.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Kabupaten Karawang kembali menunjukkan sikap keras terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang. Organisasi tersebut memilih kembali walk out dari forum audiensi karena menilai dinas tersebut tidak serius menghadapi berbagai persoalan proyek infrastruktur yang selama ini berulang kali menjadi temuan pemeriksaan.
Audiensi yang diharapkan menjadi ruang klarifikasi atas berbagai catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru dinilai berlangsung tanpa kesungguhan dari pihak dinas. Pasalnya, pejabat yang hadir dalam forum tersebut dianggap tidak memiliki kewenangan strategis untuk memberikan penjelasan menyeluruh.
Dari jajaran DPUPR Karawang, hanya Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dani Firmansyah serta Kepala Bidang Bangunan Andri yang hadir.
Padahal sebelumnya, DPD GMPI Karawang telah secara resmi mengirimkan dua kali surat permohonan audiensi dengan permintaan agar Kepala Dinas PUPR beserta seluruh kepala bidang hadir untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Karawang. Namun harapan itu tidak terpenuhi.
Pengurus DPD GMPI Karawang, Fuad Hasan, menilai absennya pejabat utama DPUPR menunjukkan sikap yang tidak menghargai forum audiensi sekaligus mencerminkan rendahnya komitmen terhadap transparansi publik.
“Kami kembali merasa tidak dihargai oleh para pejabat Dinas PUPR. Audiensi ini menyangkut kepentingan masyarakat Karawang, tetapi yang hadir hanya dua kepala bidang. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak serius menjawab persoalan yang kami sampaikan,” tegas Fuad, Jumat (13/3/2026).
Hal senada disampaikan Humas DPD GMPI Karawang, Gonaf Lengkong, yang menilai sikap DPUPR tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap kontrol sosial masyarakat.
Menurutnya, audiensi bukan sekadar agenda formalitas, melainkan ruang akuntabilitas publik atas penggunaan anggaran negara dalam proyek pembangunan.
“Kalau pejabat yang bertanggung jawab tidak berani hadir dalam forum audiensi, maka publik berhak mempertanyakan keseriusan mereka dalam mengelola proyek-proyek pembangunan di Karawang,” ujarnya.
Gonaf menegaskan, GMPI tidak akan berhenti pada forum audiensi yang dianggap tidak dihargai tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Dinas PUPR Karawang.
“Kami akan datang kembali, tetapi bukan lagi dengan audiensi. Kami akan datang bersama 2000 massa untuk menggelar aksi damai di kantor Dinas PUPR Karawang,” katanya.
Ia juga menyoroti banyaknya proyek infrastruktur yang dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mulai dari pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi hingga kasus kelebihan pembayaran. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek pembangunan.
Lebih lanjut, DPD GMPI Karawang meminta seluruh pejabat DPUPR hadir dalam audiensi karena mereka adalah pihak yang diberi amanah oleh Bupati Karawang untuk menjalankan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Karawang.
“Kami tidak ingin proyek-proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR terus berulang dikerjakan secara asal-asalan dan setiap tahun kembali menjadi temuan BPK. Masyarakat Karawang berhak mendapatkan pembangunan yang berkualitas dan transparan,” pungkasnya. (Yusup)
