KARAWANG, NarasiKita.ID – Ghazali Center Indonesia (GCI) menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Kerja (Raker) yang digelar selama dua hari, 22–23 Juli 2026, di Villa Negla Alam, Cihanjawar, Kabupaten Purwakarta.
Raker yang diikuti unsur akademisi, jajaran eksekutif organisasi, dewan pengawas, pengamat, hingga perwakilan anggota legislatif Kabupaten Karawang itu tidak sekadar menjadi agenda konsolidasi internal. Forum tersebut menghasilkan lima rekomendasi strategis yang menjadi sikap kelembagaan GCI dalam merespons berbagai tantangan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
GCI menilai, pengawasan yang kuat, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari penyimpangan dan mampu menjawab kebutuhan publik. Karena itu, hasil Raker menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap seluruh program pembangunan agar berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selain itu, GCI mendesak agar keterbukaan informasi publik tidak berhenti sebagai kewajiban administratif, melainkan diwujudkan melalui ruang partisipasi yang nyata bagi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan setiap kebijakan publik.
Forum juga menegaskan pentingnya membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Menurut GCI, kebijakan publik harus disusun berdasarkan data, kajian ilmiah, dan hasil riset yang objektif, bukan sekadar pertimbangan politis maupun kepentingan sesaat.
Dalam rekomendasinya, GCI turut mendorong percepatan transformasi digital, peningkatan inovasi pelayanan publik, serta penguatan kapasitas aparatur pemerintah sebagai prasyarat menghadirkan pelayanan yang profesional, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Rekomendasi terakhir menegaskan komitmen GCI untuk terus mengawal setiap kebijakan strategis daerah agar tetap berada dalam koridor prinsip good governance, menjunjung tinggi supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan.
Direktur Ghazali Center Indonesia, Lili Gojali, S.Pd., menegaskan bahwa hasil Raker bukan sekadar dokumen organisasi, melainkan komitmen nyata dalam menjalankan fungsi kajian, advokasi kebijakan, serta pengabdian kepada masyarakat.
“Ghazali Center Indonesia berkomitmen menjadi lembaga kajian independen yang menghadirkan rekomendasi berbasis riset, data, dan kepentingan publik. Kami akan terus menjadi mitra yang kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tegas Lili Gojali.
Melalui hasil Raker ini, Ghazali Center Indonesia menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal kebijakan publik, memberikan masukan yang independen, serta memastikan setiap arah pembangunan daerah tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Bagi GCI, pemerintahan yang kuat bukan diukur dari besarnya kewenangan, melainkan dari keberanian untuk terbuka, menerima kritik, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada publik. (rls/sup)
