KARAWANG, NarasiKita.ID – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang, Muhana, menanggapi sorotan publik terkait lonjakan Belanja Tagihan Listrik pada Tahun Anggaran 2025 yang meningkat tajam hingga 32 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebelumnya, berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) di aplikasi SIRUP LKPP, Dishub Karawang pada tahun 2024 hanya menganggarkan Rp112,5 juta untuk pembayaran listrik selama 10 bulan (Maret–Desember). Namun, pada tahun 2025 anggaran itu melonjak menjadi Rp3,628 miliar untuk periode tiga bulan (Oktober–Desember).

Menanggapi hal tersebut melalui Grup WhatsApp Jurnalis Karawang Bersatu (JKB), Kadishub Muhana menjelaskan bahwa kenaikan anggaran itu terjadi akibat pemindahan kewenangan pembayaran listrik dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ke Dishub.

“Listrik itu bayarnya sesuai pemakaian. Kita hanya menerima hasil pemindahan anggaran yang tadinya ada di Bapenda, dan mungkin Bapenda sudah menghitung biaya pembayaran listrik tersebut tiap tahun,” ujar Muhana.

“Kalaupun anggarannya berlebih, nanti juga akan kembali ke kas daerah. SPJ pembayaran listrik itu harus sesuai tagihan dari PLN, tidak bisa dibuat sendiri,” tambahnya.

Muhana Sebut Kebutuhan PJU Terus Meningkat

Muhana menyebut bahwa meningkatnya kebutuhan listrik wajar terjadi karena permintaan penerangan jalan umum (PJU) di Karawang terus bertambah setiap tahun.

“Tiap tahun permintaan PJU masyarakat selalu bertambah, pasti biayanya pun meningkat. Kalau nanti anggaran bayar beban listrik PJU kurang, siapa yang mau menambah bayarnya?” ujarnya.

Ia juga menilai pemberitaan awal yang menggunakan data dari aplikasi SIRUP sebagai dasar perbandingan tidak relevan.

“Yang keliru itu rilis berita pertama yang ambil data dari aplikasi SIRUP. Bukankah SIRUP itu aplikasi untuk pengadaan barang dan jasa? Kenapa dibandingkan dengan biaya pembayaran listrik PJU? Coba pahami dulu,” kata Muhana.

NarasiKita Ajukan Pertanyaan

Dalam percakapan di grup tersebut, jurnalis NarasiKita.ID mengajukan sejumlah pertanyaan teknis terkait dasar perhitungan lonjakan anggaran tersebut.

Pertanyaan itu antara lain menyangkut justifikasi kenaikan anggaran hingga 32 kali lipat, mekanisme penyusunan RKA-SKPD sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta analisis antara pemakaian aktual dan proyeksi kebutuhan listrik tahun 2025.

Selain itu, data RUP 2025 menunjukkan volume pemakaian listrik sebesar 2.419.077 kWh melonjak jauh dari 75.000 kWh pada tahun sebelumnya. NarasiKita juga menanyakan apakah angka tersebut mencakup seluruh PJU di Kabupaten Karawang, atau hanya area tertentu.

Menjawab hal tersebut, Muhana menjelaskan bahwa anggaran listrik pada tahun 2024 belum dialokasikan untuk Dishub. Pemindahan anggaran dari Bapenda baru terjadi pada perubahan APBD 2025 sekitar bulan November.

“Tahun 2024 itu kita belum ada anggaran buat bayar listrik. Kita menerima anggaran tersebut dari Bapenda mulai perubahan anggaran 2025 bulan November,” jelasnya.

Kemudian, Muhana juga menyarankan agar media turut mengonfirmasi ke Bapenda mengenai dasar pemberian nominal tersebut.

“Sebaiknya konfirmasi juga ke Bapenda kenapa Dishub diberi nominal sebesar itu untuk pembayaran listrik, khususnya PJU. Karena Dishub hanya menerima saja dari Bapenda,” katanya.

Kadishub Karawang juga meluruskan bahwa Belanja Tagihan Listrik tidak sepenuhnya digunakan untuk PJU, melainkan juga mencakup fasilitas pelayanan Dishub.

“Maaf ya, itu tagihan listrik perkantoran karena kita punya kantor pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Cikampek, terminal, dan pos Dalops depan RMK. Jadi bukan tagihan listrik PJU,” terang Muhana.

Namun ketika kembali ditanya mengenai dasar kenaikan anggaran yang signifikan, Muhana tetap menegaskan bahwa hal itu disebabkan oleh pergeseran sistem pembayaran.

“Sudah saya sampaikan, itu karena pergeseran sistem pembayaran PJU saja, dari yang tadinya di Bapenda ke Dinas Perhubungan sejak November 2025,” pungkasnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPD Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Kabupaten Karawang, M. Jovianza T, S.H.,, menegaskan bahwa lonjakan Belanja Tagihan Listrik Dinas Perhubungan (Dishub) tahun 2025 yang mencapai Rp3,628 miliar patut dicurigai sebagai bentuk ketidakwajaran dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD, jika tidak disertai dasar hukum dan perhitungan yang jelas.

Jovianza menilai, alasan “pergeseran kewenangan pembayaran dari Bapenda ke Dishub” yang disampaikan oleh Kadishub Muhana tidak dapat dijadikan pembenaran tanpa bukti administrasi resmi dan analisis kebutuhan yang sah.

“Perlu ditegaskan, setiap perubahan maupun pergeseran anggaran wajib disertai dokumen justifikasi dan analisis kebutuhan sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Tidak bisa sekadar bilang ‘itu hasil pemindahan dari Bapenda’. Ini uang publik, bukan dana internal yang bisa digeser seenaknya,” ujar Jovianza, Rabu (7/1/2026).

Ia juga menyampaikan jika mengacu Permendagri 77/2020: Perubahan APBD Wajib Didukung Analisis Teknis didalam Pasal 161 hingga Pasal 166 Permendagri 77 Tahun 2020, ditegaskan bahwa perubahan atau pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi realisasi fisik dan keuangan, serta harus disertai dengan analisis beban kerja dan proyeksi kebutuhan riil.

“Artinya, kalau Dishub menerima Rp3,6 miliar tanpa analisis teknis pemakaian listrik, maka itu pelanggaran administratif. Apalagi disebutkan bahwa perubahan terjadi pada November 2025. Kalau memang begitu, mana berita acara pergeseran, SK perubahan, dan dokumen pendukungnya?” tegasnya.

Kemudian, ia juga menyoroti data SIRUP 2025 yang menunjukkan volume pemakaian listrik sebesar 2.419.077 kWh, naik drastis dibanding 75.000 kWh tahun sebelumnya, tanpa disertai laporan penambahan titik PJU baru secara signifikan.

“Kami rasa angka ini tidak realistis secara teknis. Kalau PJU tidak bertambah besar-besaran, kenaikan beban 32 kali lipat itu mengindikasikan ada kesalahan atau manipulasi data input perencanaan,” katanya.

Jovianza menegaskan, Bapenda Karawang juga harus dimintai pertanggungjawaban karena disebut sebagai pihak yang sebelumnya mengelola pembayaran listrik, sebelum kewenangannya digeser ke Dishub.

“Kalau Bapenda memang menghitung dan menetapkan nominal Rp3,6 miliar lalu memindahkannya ke Dishub, berarti Bapenda harus menunjukkan dasar perhitungannya. Kalau tidak ada, berarti mereka telah melakukan pergeseran tanpa analisis kebutuhan ini melanggar prinsip akuntabilitas keuangan daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pergeseran antarperangkat daerah diatur secara ketat dalam Pasal 165 ayat (1) Permendagri 77/2020, yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran antarunit kerja hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

“Kalau benar pemindahan terjadi pada November 2025, berarti harus ada Perbup atau dokumen resmi perubahan APBD yang mengatur itu. Kalau tidak ada, maka potensi pelanggaran administrasi keuangan sangat kuat,” ujar Jovianza.

Selain itu, LBH GMPI mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 232 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap kepala perangkat daerah bertanggung jawab penuh terhadap akurasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

“Jadi, Kadishub tidak bisa sekadar bilang ‘itu dari Bapenda’. Begitu dana masuk ke Dishub, otomatis tanggung jawab akuntabilitas ada di pundaknya. Tidak ada istilah ‘hanya menerima’. Itulah fungsi RKA dan DPA yang harus diverifikasi oleh TAPD dan disahkan dalam APBD,” tegasnya lagi.

Jovianza menegaskan, DPD GMPI Karawang akan mengirim surat resmi ke Bupati, Inspektorat Daerah, dan DPRD Karawang untuk meminta audit investigatif terhadap Dishub dan Bapenda, serta meminta klarifikasi publik secara terbuka.

“Kita ingin tahu kebenarannya. Apakah ini sekadar salah input, salah perhitungan, atau ada permainan di balik angka Rp3,6 miliar ini. Jangan sampai pergeseran kewenangan dijadikan alasan untuk menutupi praktik manipulasi anggaran,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar setiap SKPD memahami kewajiban transparansi informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Kalau Dishub atau Bapenda menolak membuka data perhitungan kebutuhan listrik, maka GMPI siap mengajukan permohonan informasi resmi hingga sengketa KIP di Komisi Informasi. Tidak ada ruang gelap dalam pengelolaan APBD,” tegasnya.

Lebih jauh, Jovianza menilai lonjakan belanja listrik ini bisa menjadi cermin lemahnya sistem kontrol APBD Karawang.

“Kalau belanja rutin saja bisa melonjak sampai miliaran tanpa dasar yang jelas, bagaimana dengan belanja modal dan proyek fisik? Jangan tunggu publik marah dulu baru pemerintah bereaksi,” sindirnya.

“GMPI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kalau ditemukan pelanggaran, kami akan melaporkannya langsung ke Aparat Penegak Hukum, termasuk Kejaksaan dan Tipikor,” pungkasnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Publik dibuat tercengang dengan temuan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang. Pasalnya, terjadi lonjakan anggaran “Belanja Tagihan Listrik” yang dinilai tidak rasional jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

​Berdasarkan penelusuran data didalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP pada tahun 2024 dan tahun 2025, ditemukan selisih angka yang sangat fantastis hingga ribuan persen.

​Data Tahun 2024 (Kode RUP: 49593876):

Pada tahun 2024, Dishub Karawang hanya menganggarkan Rp 112.500.000 untuk volume 75.000 kWh. Anggaran ini diperuntukkan bagi durasi panjang selama 10 bulan (Maret 2024 s/d Desember 2024) dengan lokasi spesifik di Kantor Dinas Perhubungan.

​Data Tahun 2025 (Kode RUP: 41128752):

Sangat kontras, pada tahun 2025, anggaran dengan nomenklatur serupa meledak menjadi Rp 3.628.615.500 untuk volume 2.419.077 kWh. Yang paling mencurigakan, anggaran miliaran rupiah ini dihabiskan hanya dalam waktu 3 bulan (Oktober 2025 s/d Desember 2025).

​Analisis Dugaan Kejanggalan:

• ​Kenaikan Nilai: Dari Rp 112,5 Juta (2024) menjadi Rp 3,6 Miliar (2025). Ini berarti ada kenaikan sekitar 32 kali lipat atau lebih dari 3.000%.

• ​Durasi Waktu: Anggaran 2024 yang kecil cukup untuk 10 bulan operasional. Sedangkan anggaran 2025 yang “raksasa” justru dihabiskan hanya di akhir tahun (triwulan IV).

• ​Volume Listrik: Lonjakan kebutuhan daya dari 75 ribu kWh menjadi 2,4 juta kWh secara tiba-tiba tanpa penjelasan peruntukan yang jelas (apakah pergeseran dari listrik kantor ke PJU atau lainnya).

​Melihat data yang sangat kontras ini, wajar jika publik dan awak media menuntut transparansi. Apakah ada penambahan aset besar-besaran atau pengalihan beban pembayaran PJU (Penerangan Jalan Umum) yang mendadak dibebankan di tiga bulan terakhir tahun 2025?

​Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang, Muhana seakan-akan memilih menutup diri. Saat dikonfirmasi melalui sambungan via pesan WA maupun telepon via WA mengenai alasan teknis di balik lonjakan anggaran yang “bagaikan bumi dan langit” ini, Kadishub tetap tidak merespon alias bungkam.

​Sikap diam ini justru memantik kecurigaan adanya dugaan ketidakberesan dalam perencanaan anggaran. Berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dan inspektorat diminta segera turun tangan untuk menelisik kewajaran perencanaan anggaran yang dinilai janggal tersebut sebelum dana APBD digelontorkan. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Dugaan korupsi dan tata kelola keuangan Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari, semakin memanas. Setelah warga menyegel kantor desa sejak 25 Desember 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang akhirnya menurunkan tim Audit Investigasi (Riksus) pada Selasa (6/1/2026).

Suasana sempat memanas saat tim auditor mengumumkan bahwa audit hanya akan dilakukan untuk Dana Desa 2025. Forum Masyarakat Cilewo Makmur menilai ini upaya nyata menutup borok masa lalu.

“Kami protes! Awalnya kesepakatan audit 2023–2025, sekarang mau dibatasi hanya 2025. Apa yang mereka sembunyikan?” tegas Makmur, Ketua Forum Masyarakat Cilewo Makmur.

Negosiasi sengit akhirnya membuahkan hasil. Inspektorat setuju melakukan audit menyeluruh selama tiga tahun terakhir, dengan 9 auditor diterjunkan untuk menelisik semua aliran Dana Desa.

Skandal terbesar muncul dari pengakuan mengejutkan Kepala Desa Cilewo, Wulan Dani. Ia secara blak-blakan menyebut dirinya hanya “boneka” di bawah kendali oknum aparatur desa sendiri.

“Sudah jadi rahasia umum, Lurah Cilewo ibarat boneka. Saya lebih memilih melindungi 6.000 warga daripada satu orang. Saya takut sama beliau (Ketua LPM), makanya terjadi praktik-praktik seperti ini,” ungkap Wulan Dani dengan nada getir.

Menurut Wulan, seluruh anggaran fisik dan program ketahanan pangan sejak 2023 dikendalikan sepenuhnya oleh oknum TPK. Kepala desa hanya menjadi “tukang stempel” dalam administrasi serah terima.

“Kami ingin Cilewo bersih dari korupsi. Desa induk tidak boleh kalah maju karena borok dan pengkhianatan aparatur,” tambah Wulan.

Beberapa temuan mencurigakan yang kini menjadi fokus audit Inspektorat:

• Program Ketahanan Pangan 2023–2024 yang diduga diselewengkan
• Mobil ambulans yang “hilang” dan diklaim sedang karoseri di Bandung
• Pembangunan Posyandu/Pos Kamling yang realisasinya jauh dari spesifikasi

Warga menegaskan mereka tidak akan mundur. Forum Masyarakat Cilewo Makmur memberi ultimatum satu minggu bagi Inspektorat untuk bekerja transparan. Tiga tuntutan mutlak warga:

• Audit Dana Desa dilakukan terbuka, tanpa ada yang ditutupi.
• Perombakan aparatur desa yang melanggar tupoksi.
• Penegakan hukum tegas terhadap oknum yang terbukti menilap uang negara.

“Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi korupsi terang-terangan yang merugikan warga. Kami akan kawal sampai siapa pun yang bersalah dihukum,” tegas Makmur.

Desa Cilewo kini menjadi sorotan publik. Ketegangan antara warga dan aparatur desa menandai awal dari upaya membersihkan “borok” Dana Desa yang selama ini merugikan masyarakat. (Rls/NN/Sup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang memberikan klarifikasi terkait surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari DPD Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Karawang, yang sebelumnya menuai sorotan publik.

Anggota Komisi I DPRD Karawang dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Abdul Azis, S.E., atau akrab disapa Abi Azis, menegaskan bahwa surat permohonan RDP tersebut telah diterima dan didisposisi oleh pimpinan dewan.

“Suratnya sudah ada, sudah disposisi oleh pimpinan dewan. Itu memang hal teknis saja karena menjelang hari libur Nataru (Natal dan Tahun Baru),” ujar Abi Azis kepada NarasiKita.ID, Selasa (6/1/2026).

Surat bernomor 01/SRDP/DPD-GMPI-KRW/XI/2025 itu memuat permintaan agar DPRD Karawang menggelar RDP terkait dugaan penyalahgunaan fungsi pergudangan menjadi tempat produksi di Gudang 3 Bisnis Center Karawang.

Abi Azis menjelaskan, selain surat dari GMPI, Komisi I DPRD Karawang juga menerima dua surat lain pada periode yang hampir bersamaan. Karena bertepatan dengan masa akhir tahun, pembahasan baru dapat dimulai pada awal Januari 2026.

“Kebetulan ada tiga surat yang masuk ke Komisi I, salah satunya dari GMPI. Karena masa kerja habis di akhir tahun, hari ini kami mulai membahas dan menjadwalkan surat-surat yang masuk,” jelasnya.

Terkait waktu pelaksanaan RDP, Abi Azis menyebut jadwalnya sedang disusun oleh pimpinan Komisi I.

“Belum, nanti ini sedang dijadwalkan sama pimpinan komisi. Saya akan konfirmasi ke Ketua Komisi I untuk memastikan waktunya. Nanti tunggu undangan resminya saja,” pungkasnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Kesabaran Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Karawang telah habis. Setelah hampir sebulan DPRD Kabupaten Karawang tidak menggubris surat resmi permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan penyalahgunaan fungsi pergudangan menjadi tempat produksi di Gudang 3 Bisnis Center Karawang, kini organisasi itu mengeluarkan ultimatum keras.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Karawang, Angga Dhe Raka, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika DPRD terus mengabaikan permintaan resmi tersebut.

“Kalau dalam waktu dekat DPRD tidak membuka ruang RDP dan memanggil pihak terkait, maka GMPI siap menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPRD Karawang,” tegas Angga Dhe Raka dalam keterangannya kepada NarasiKita.ID, Senin (5/1/2026).

Menurutnya, sikap diam DPRD terhadap surat resmi yang dilayangkan DPD GMPI pada 15 Desember 2025 adalah bentuk pelecehan terhadap hak rakyat untuk didengar. Ia menilai lembaga legislatif seharusnya menjadi wadah aspirasi publik, bukan tembok bisu yang membiarkan dugaan pelanggaran diabaikan.

“Kami bukan datang membawa fitnah, tapi data dan bukti awal. Kalau DPRD masih menutup mata, maka kami anggap mereka bagian dari masalah, bukan solusi,” ujarnya.

Angga menegaskan bahwa GMPI Karawang akan mengerahkan seluruh jaringan organisasi dan elemen masyarakat yang peduli terhadap penegakan hukum dan tata kelola perizinan untuk ikut turun dalam aksi nanti.

Ia juga menyebut, aksi tersebut bukan sekadar protes, melainkan tuntutan moral agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan yang kini dinilai tumpul.

“Kami sudah sabar hampir sebulan. Tapi kesabaran ada batasnya. DPRD harus memilih berpihak pada rakyat jangan sampai ada kesan bersembunyi di balik kepentingan pengusaha,” jelasnya.

Kemudian, Angga juga menegaskan bahwa GMPI Karawang tidak gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Ia memastikan, bila DPRD tetap bungkam, maka aksi massa akan menjadi bentuk peringatan keras terhadap lembaga legislatif yang abai terhadap panggilan rakyat.

“Jangan salahkan kami kalau rakyat turun ke jalan. Karena diamnya DPRD adalah panggilan bagi kami untuk bergerak,” tegasnya.

Lebih jauh, Angga juga menyoroti Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang dinilainya tidak tegas menyikapi dugaan pelanggaran tersebut. Ia mendesak agar dinas-dinas terkait, khususnya DPMPTSP dan Satpol PP untuk turun ke lapangan, menindak tegas hingga menyegel lokasi jika ditemukan pelanggaran.

“Pemerintah Daerah jangan hanya jadi penonton. Dinas-dinas terkait harus tegas! Jangan sampai publik melihat Pemkab dan DPRD sama-sama bermain aman di atas pelanggaran hukum,” pungkasnya. (Yusup)