KARAWANG, NarasiKita.ID – Dugaan korupsi dan tata kelola keuangan Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari, semakin memanas. Setelah warga menyegel kantor desa sejak 25 Desember 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang akhirnya menurunkan tim Audit Investigasi (Riksus) pada Selasa (6/1/2026).
Suasana sempat memanas saat tim auditor mengumumkan bahwa audit hanya akan dilakukan untuk Dana Desa 2025. Forum Masyarakat Cilewo Makmur menilai ini upaya nyata menutup borok masa lalu.
“Kami protes! Awalnya kesepakatan audit 2023–2025, sekarang mau dibatasi hanya 2025. Apa yang mereka sembunyikan?” tegas Makmur, Ketua Forum Masyarakat Cilewo Makmur.
Negosiasi sengit akhirnya membuahkan hasil. Inspektorat setuju melakukan audit menyeluruh selama tiga tahun terakhir, dengan 9 auditor diterjunkan untuk menelisik semua aliran Dana Desa.
Skandal terbesar muncul dari pengakuan mengejutkan Kepala Desa Cilewo, Wulan Dani. Ia secara blak-blakan menyebut dirinya hanya “boneka” di bawah kendali oknum aparatur desa sendiri.
“Sudah jadi rahasia umum, Lurah Cilewo ibarat boneka. Saya lebih memilih melindungi 6.000 warga daripada satu orang. Saya takut sama beliau (Ketua LPM), makanya terjadi praktik-praktik seperti ini,” ungkap Wulan Dani dengan nada getir.
Menurut Wulan, seluruh anggaran fisik dan program ketahanan pangan sejak 2023 dikendalikan sepenuhnya oleh oknum TPK. Kepala desa hanya menjadi “tukang stempel” dalam administrasi serah terima.
“Kami ingin Cilewo bersih dari korupsi. Desa induk tidak boleh kalah maju karena borok dan pengkhianatan aparatur,” tambah Wulan.
Beberapa temuan mencurigakan yang kini menjadi fokus audit Inspektorat:
- Program Ketahanan Pangan 2023–2024 yang diduga diselewengkan
- Mobil ambulans yang “hilang” dan diklaim sedang karoseri di Bandung
- Pembangunan Posyandu/Pos Kamling yang realisasinya jauh dari spesifikasi
Warga menegaskan mereka tidak akan mundur. Forum Masyarakat Cilewo Makmur memberi ultimatum satu minggu bagi Inspektorat untuk bekerja transparan. Tiga tuntutan mutlak warga:
- Audit Dana Desa dilakukan terbuka, tanpa ada yang ditutupi.
- Perombakan aparatur desa yang melanggar tupoksi.
- Penegakan hukum tegas terhadap oknum yang terbukti menilap uang negara.
“Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi korupsi terang-terangan yang merugikan warga. Kami akan kawal sampai siapa pun yang bersalah dihukum,” tegas Makmur.
Desa Cilewo kini menjadi sorotan publik. Ketegangan antara warga dan aparatur desa menandai awal dari upaya membersihkan “borok” Dana Desa yang selama ini merugikan masyarakat. (Rls/NN/Sup)
