KARAWANG, NarasiKita.ID — Suasana di depan Kantor Bupati Karawang, Rabu (26/11/2025), mendadak memanas. Masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pembangunan (JMPP) menggeruduk kantor pemerintahan dengan aksi teatrikal pembakaran ban di gerbang utama sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan Pemkab yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat.
Dalam aksinya, massa menuntut agar Bupati Karawang segera menghentikan praktik pemerintahan yang dianggap elitis dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
Salah satu masa aksi, Fuad Hasan, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Pemuda Jayakerta Bersatu (FPJB), usai menyampai orasinya diatas mobil komando. Ia mengungkapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah lantaran banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan lemahnya pengawasan internal. Mulai dari ketidaksesuaian belanja dengan kontrak, kelebihan pembayaran, piutang, hingga ratusan rekomendasi BPK dari tahun 2005 sampai 2024 yang belum ditindaklanjuti sepenuhnya.
“Inspektorat Karawang sepertinya sudah kehilangan marwahnya sebagai lembaga pengawas. Laporan BPK setiap tahun selalu menemukan persoalan yang sama mulai dari belanja tidak sesuai kontrak, kelebihan pembayaran, piutang mengendap, sampai ratusan rekomendasi BPK yang dibiarkan menggantung sejak 2005 hingga 2024,” tegas Fuad.
Ia menilai, lemahnya pengawasan internal telah menjadi sumber suburnya praktik penyimpangan anggaran dan lemahnya akuntabilitas birokrasi di tubuh Pemkab Karawang.
“Kalau lembaga itu tidak mampu menjalankan fungsinya, bubarkan saja! Daripada jadi beban daerah dan pelindung bagi kebobrokan sistem,” lanjut Fuad.
Aksi pembakaran ban di depan gerbang pemda menjadi simbol perlawanan terhadap sistem pemerintahan yang dianggap tidak lagi berpihak pada rakyat. Massa juga membawa sejumlah spanduk bertuliskan “#Karawang Gagal Urus” dan “Turunkan Pajak – Usut & Tindak Tegas Atas Temuan BPK RI”
Meski sempat memanas, aksi berjalan tertib di bawah pengawasan aparat kepolisian. JMPP menegaskan akan terus mengawal jalannya pemerintahan daerah dan siap turun ke jalan lagi jika tuntutan mereka diabaikan.
“Kami tidak akan diam. Karawang butuh keberanian untuk bersih-bersih. Jangan sampai ada oknum pejabat yang hanya memperkaya diri dan menutup mata dari temuan pelanggaran. Tidak hanya itu kami pun setelah aksi ini akan segera melayangkan audensi ke Inspektorat Daerah Karawang untuk mempertanyakan tindaklanjut temuan BPK,” tandasnya. (Yusup)
