KARAWANG, NarasiKita.ID — Di tengah gembar-gembor keberhasilan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), wajah asli pengelolaan aset daerah Karawang terbuka. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menegaskan, pelaksanaan kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) enam pasar daerah di bawah pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Karawang tidak berjalan sesuai kontrak.

Akibatnya, piutang kontribusi sebesar Rp18,61 miliar tidak tertagih hingga akhir 2023, tanpa kepastian penyelesaian.

Temuan ini tertuang dalam LHP Nomor 38B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang menyoroti lemahnya pengawasan, mandeknya penagihan, dan tidak adanya langkah hukum terhadap mitra pengelola pasar yang menunggak.

Salah seorang praktisi hukum di Kabupaten Karawang, Muhammad Tubagus Muwahid, S.H., menilai bahwa Disperindag telah gagal menjalankan fungsi pokoknya sebagai pengelola dan pengawas aset publik. Menurutnya, temuan BPK bukan lagi sekadar catatan administratif, melainkan indikasi kelalaian jabatan yang menimbulkan kerugian keuangan daerah.

“Kalau piutang sebesar Rp18 miliar dibiarkan menumpuk tanpa mekanisme penagihan, itu bukan kelalaian biasa. Itu pembiaran sistematis, dan dalam hukum administrasi negara bisa dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang karena tidak menjalankan kewajiban jabatan,” tegas Tubagus, Kamis (13/11/2025).

Ia menegaskan, pejabat publik yang dengan sengaja membiarkan kewajiban keuangan daerah tak tertagih telah melanggar prinsip akuntabilitas dan berpotensi dijerat Pasal 3 UU Tipikor tentang penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.

“Dalam hukum, ada dua bentuk penyalahgunaan wewenang: aktif dan pasif. Kalau pejabat tahu ada kewajiban keuangan tapi tidak menagih, tidak menegur, tidak memproses hukum, itu bentuk korupsi pasif melalui pembiaran. Nilainya miliaran, dan BPK sudah menulis hitam di atas putih,” ujarnya.

Selain itu, Tubagus menyebut seolah-olah Disperindag Karawang sudah kehilangan arah sebagai institusi teknis. Ia menilai dinas tersebut lumpuh fungsi karena gagal menjalankan tugas pengawasan dan justru menjadi titik lemah dalam pengelolaan aset daerah.

“Disperindag ini ibarat pintu gerbang yang rusak semua bisa keluar masuk tanpa kontrol. Padahal aset pasar adalah sumber PAD. Kalau mereka tidak bisa menegakkan kontrak, maka bukan hanya PAD yang bocor, tapi integritas birokrasi ikut ambruk,” katanya.

BPK dalam laporannya juga menegaskan, Pemkab Karawang belum menerapkan strategi penagihan yang konsisten. Beberapa mitra bahkan menunggak bertahun-tahun tanpa tindakan hukum, termasuk pengelola Pasar Cikampek I dan II yang belum melunasi kewajiban sejak 2019.

Tubagus menduga ada potensi konflik kepentingan antara pejabat dinas dan mitra pengelola pasar, mengingat tidak adanya langkah hukum meski tunggakan terus membesar.

“Kalau pejabat tidak berani menagih, bisa jadi karena ada hubungan kepentingan. Dalam praktik, banyak kasus di mana pejabat daerah berkompromi dengan pihak ketiga karena hubungan bisnis atau politik. Kalau itu terjadi di sini, maka unsur mens rea (niat jahat) sudah terpenuhi,” tegasnya.

Ia mendorong Inspektorat Daerah, Kejaksaan Negeri, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menelusuri adanya potensi collusion of silence bentuk kolusi diam antara pejabat daerah dan mitra swasta.

“Ini bukan lagi soal administrasi. Ini soal keberanian menegakkan hukum terhadap mereka yang bersembunyi di balik jabatan. Kalau pejabat publik sudah takut pada pengusaha, maka negara kalah,” ujarnya.

Dalam rekomendasinya, BPK secara jelas meminta Bupati Karawang untuk menyusun roadmap penagihan piutang pasar, melaksanakan putusan Mahkamah Agung terkait Pasar Cikampek I, serta melibatkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk meninjau ulang nilai kontribusi yang wajar.

Namun hingga kini, tidak ada bukti tindak lanjut konkret. Sementara itu, piutang Rp18,6 miliar masih tercatat menggantung dalam laporan keuangan, tanpa kepastian pemulihan.

“Kalau Pemkab tidak segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, maka mereka bisa dianggap melakukan obstruction of audit result menghalangi hasil pemeriksaan. Ini bisa jadi dasar penyelidikan Tipikor,” ujar Tubagus.

Tubagus mendesak agar Bupati Karawang segera melakukan evaluasi struktural di tubuh Disperindag dan menyerahkan temuan BPK ke aparat penegak hukum.

“Jangan hanya evaluasi internal. Kalau sudah bicara miliaran rupiah uang publik yang hilang, itu bukan ranah dinas lagi itu ranah hukum. Jaksa dan KPK wajib turun,” ungkapnya.

Ia menambahkan, masyarakat Karawang berhak tahu siapa saja pejabat yang menandatangani kontrak kerja sama pasar, siapa yang membiarkan piutang membesar, dan siapa yang menutup mata terhadap temuan BPK.

“Transparansi adalah kunci. Kami akan segera melayangkan surat audensi untuk mempertanyakan hal tersebut dan kalau pemerintah daerah tidak berani buka data, maka publik akan menilai mereka ikut bermain,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Disperindag Kabupaten Karawang belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan publik dan temuan BPK. Upaya konfirmasi NarasiKita.ID kepada Kepala Disperindag belum mendapat jawaban. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Menghadapi potensi meningkatnya bencana hidrometeorologi pada musim penghujan, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025/2026, bertempat di Gedung Singaperbangsa, Rabu (12/11/2025).

Rakor tersebut membahas berbagai langkah strategis dalam menghadapi ancaman bencana seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi pantai, hingga tanah longsor yang kerap terjadi di wilayah Karawang. Kegiatan ini diikuti oleh unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, media, serta relawan kebencanaan, yang seluruhnya berperan penting dalam sistem penanggulangan bencana daerah.

Dalam arahannya, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD, melainkan merupakan kewajiban kolektif semua pihak.

“Pemerintah daerah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat harus membangun kolaborasi yang solid melalui pendekatan pentahelix kebencanaan,” tegas Bupati Aep.

Bupati juga menyoroti pentingnya upaya pengurangan risiko bencana sejak tahap prabencana, dengan memperkuat edukasi dan mitigasi di tingkat masyarakat. Ia mengapresiasi berbagai langkah BPBD yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025.

“Saya mengapresiasi langkah BPBD yang telah melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), serta membentuk 20 Desa Tangguh Bencana (Destana), termasuk pelaksanaan gladi kesiapsiagaan di sekolah-sekolah. Ini langkah penting dalam membangun budaya tangguh bencana di masyarakat,” ujar Bupati.

Untuk menghadapi situasi darurat, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, baik untuk tahap tanggap darurat maupun pascabencana. Beberapa di antaranya meliputi 40 unit perahu, 60 unit tenda berbagai jenis, 8 unit pompa alkon, kendaraan operasional, dapur umum, serta berbagai peralatan evakuasi lainnya.

BPBD juga terus memperkuat sistem komunikasi lapangan dan posko siaga di setiap kecamatan rawan bencana, serta berkoordinasi dengan instansi teknis seperti Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan TNI/Polri untuk memastikan respon cepat ketika terjadi bencana.

Rakor ini diharapkan menjadi tonggak konsolidasi seluruh unsur pentahelix kebencanaan di Karawang, agar langkah-langkah penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan. Melalui sinergi lintas sektor, Pemerintah Daerah berkomitmen menciptakan sistem penanggulangan bencana yang responsif, kolaboratif, dan berbasis masyarakat.

“Kita tidak bisa mencegah bencana, tetapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, sinergi, dan kepedulian,” tutup Bupati Aep.

Dengan semangat kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang optimistis dapat memperkuat ketahanan daerah menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi pada akhir tahun ini hingga awal tahun depan. (ist/red)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menyoroti kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Karawang yang dinilai lemah dan tidak tegas dalam menagih piutang kontribusi kerja sama pengelolaan enam pasar daerah. Akibat kelalaian itu, potensi kerugian keuangan daerah mencapai Rp18,61 miliar.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023 yang diterbitkan BPK Perwakilan Jawa Barat Nomor 38B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 21 Mei 2024.

BPK mencatat enam unit pasar di Karawang diserahkan kepada pihak ketiga melalui skema Bangun Guna Serah (BGS) dengan total nilai aset mencapai Rp55,94 miliar. Namun, sebagian besar mitra pengelola tidak memenuhi kewajiban menyetor kontribusi ke kas daerah.

BPK menyebut, Disperindag Karawang gagal memastikan kepatuhan mitra terhadap kontrak kerja sama. Bahkan, sebagian besar perusahaan pengelola pasar terindikasi menunda atau menghindari kewajiban pembayaran, sementara pemerintah daerah tidak menunjukkan upaya penagihan yang tegas dan terukur.

Dalam laporannya, BPK secara tegas menilai bahwa Disperindag Karawang tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan peraturan.
Dinas ini dianggap pasif dan permisif, membiarkan mitra pengelola pasar terus menunggak tanpa sanksi tegas.

“Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum melakukan langkah penagihan yang signifikan atas tunggakan kontribusi kerja sama pengelolaan pasar,” tulis BPK dalam LHP-nya.

Padahal, kewajiban pembayaran kontribusi diatur jelas dalam:

• Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
• Perda Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kegagalan Disperindag menegakkan aturan tersebut berpotensi menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perdagangan rakyat—salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan daerah.

BPK merekomendasikan Bupati Karawang agar tidak lagi membiarkan masalah ini berlarut.
Dalam rekomendasinya, BPK meminta Pemkab untuk:

1. Menetapkan roadmap penyelesaian kerja sama pasar secara menyeluruh.
2. Menagih secara aktif dan terencana piutang kontribusi Rp18,61 miliar.
3. Menjalankan putusan Mahkamah Agung terkait sengketa pengelolaan Pasar Cikampek I oleh PT Celebes Natural Propertindo.
4. Melibatkan TKKSD dan KJPP untuk menilai ulang besaran kontribusi yang wajar.
5. Memerintahkan Disperindag Karawang mengevaluasi ulang seluruh kontrak kerja sama dan menindak mitra yang menunggak.

Ironisnya, di tengah temuan serius ini, Pemkab Karawang masih menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Namun, laporan tersebut menegaskan bahwa pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah masih lemah.

Kelemahan Disperindag Karawang dalam menegakkan aturan menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan aset publik yang transparan dan produktif.

Jika dibiarkan, enam pasar strategis ini berisiko menjadi aset tidur tidak menghasilkan pendapatan, bahkan berpotensi menjadi beban keuangan daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pihak-pihak terkait yang dikonfirmasi mengenai persoalan ini. (Yusup)