KARAWANG, NarasiKita.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang memprediksi sekitar 10 ribu lulusan Sekolah Dasar (SD) berpotensi tidak tertampung pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP tahun 2026. Kondisi tersebut terjadi karena jumlah lulusan SD lebih besar dibandingkan kapasitas sekolah lanjutan yang tersedia.
Kepala Disdikbud Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan, mengatakan jumlah lulusan SD negeri dan swasta tahun ini mencapai 39.420 siswa, sedangkan daya tampung yang tercermin dari jumlah lulusan SMP negeri dan swasta sekitar 29.600 siswa.
“Data lulusan SD negeri dan swasta tahun ini mencapai 39.420 siswa, sedangkan lulusan SMP negeri dan swasta sekitar 29.600 siswa. Ada selisih atau disparitas kurang lebih 10 ribu siswa,” kata Wawan di Kantor Bupati Karawang, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, disparitas tersebut terjadi hampir setiap tahun. Bahkan, dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah siswa yang berpotensi tidak tertampung mengalami peningkatan.
“Tahun kemarin sekitar 6.000 sampai 7.000 siswa, sekarang sekitar 10.000. Jadi tiap tahun tidak sejalan antara jumlah lulusan dengan daya tampung sekolah,” ujarnya.
Saat ini, Kabupaten Karawang memiliki 951 SD negeri dan swasta, 90 SMP negeri, 124 SMP swasta, serta 118 SMA dan SMK.
Wawan menjelaskan, pemerintah daerah telah merencanakan pembangunan dua Unit Sekolah Baru (USB) setiap tahun sebagai upaya menambah daya tampung. Namun, realisasi pembangunan masih menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan lahan dan kebutuhan tenaga pendidik.
Selain itu, kebijakan pembatasan penambahan guru honorer juga menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan guru di sekolah baru. Meski demikian, sebagian kebutuhan tenaga pendidik mulai dipenuhi melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Sebagai langkah antisipasi, Disdikbud akan melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan daya tampung bersama para Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan langkah penanganan.
Salah satu solusi yang disiapkan adalah mengarahkan siswa yang belum tertampung di sekolah formal untuk mengikuti pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan program Paket B maupun Paket C.
“Kita tidak sebanding antara output siswa yang lulus dengan ketersediaan atau daya tampung sekolah. Salah satu solusi sementara melalui PKBM, Paket B, Paket C dan jalur pendidikan kesetaraan lainnya,” jelasnya.
Wawan mencontohkan Kecamatan Tirtajaya sebagai salah satu wilayah yang diperkirakan mengalami kekurangan daya tampung. Di wilayah tersebut terdapat sekitar 400 lulusan SD yang berpotensi tidak tertampung di SMP negeri, sementara belum tersedia SMP swasta.
Sementara itu, untuk jenjang SD, pelaksanaan SPMB sejauh ini dinilai masih berjalan relatif lancar karena jumlah sekolah dasar cukup memadai. Meski demikian, sejumlah sekolah masih menghadapi kondisi rombongan belajar yang melebihi kapasitas ideal.
“Idealnya satu rombongan belajar berisi 32 siswa, tetapi saat ini masih ada yang mencapai 40 siswa per kelas,” katanya.
Disdikbud juga akan memperkuat koordinasi dengan Dewan Pendidikan, PGRI, serta Kementerian Agama untuk mengoptimalkan peran madrasah dan pondok pesantren dalam mendukung akses pendidikan bagi peserta didik yang belum memperoleh tempat di sekolah formal.
“Kami akan terus membuka komunikasi dengan Dewan Pendidikan, PGRI, dan Kementerian Agama terkait optimalisasi peran madrasah maupun pondok pesantren dalam membantu mengatasi persoalan daya tampung ini,” pungkasnya.***
