KARAWANG, NarasiKita.ID – Pembangunan tiga Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, baru mencapai progres 70 persen. Meski berjalan sesuai target, pemerintah dituntut memastikan proyek strategis tersebut tidak sekadar menghadirkan infrastruktur, tetapi benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ketiga lokasi pembangunan itu berada di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan; Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran; dan Desa Sungaibuntu, Kecamatan Pedes.
Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ade Tajudin Sutiawarman, mengatakan progres pembangunan di tiga lokasi tersebut berjalan positif dan sesuai target. Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Karawang serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dinilai turut memperlancar pelaksanaan proyek.
“Tadi kita sudah paparkan, penyedia juga memaparkan progresnya positif. Artinya, sesuai dengan target 70 persen, alhamdulillah. Berkat bantuan Pak Bupati, pemerintah daerah, dan Forkopimda, pembangunan bisa berjalan dengan lancar,” kata Ade.
Menurutnya, Kampung Nelayan Merah Putih dirancang sebagai kawasan perikanan terpadu dengan berbagai fasilitas penunjang aktivitas nelayan. Infrastruktur yang disiapkan meliputi tempat sandar perahu, fasilitas perbekalan, bengkel mesin, cold storage, pabrik es, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan klasik nelayan, terutama keterbatasan sarana penyimpanan hasil tangkapan, kebutuhan logistik, serta rendahnya nilai jual ikan akibat keterbatasan fasilitas pascapanen.
Ade menjelaskan, hasil tangkapan nelayan nantinya juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan protein ikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara kelebihan produksi dapat dipasarkan ke masyarakat luas hingga menembus pasar ekspor.
“Rencana besarnya, kampung nelayan ini salah satunya untuk memenuhi kebutuhan MBG dari sektor protein ikan. Kelebihannya baru dijual ke masyarakat dan bisa juga diekspor. Di beberapa tempat yang produksinya berlebih, hasil tangkapannya sudah bisa diekspor ke luar negeri,” ujarnya.
Namun, terkait pengelolaan fasilitas, Ade mengungkapkan adanya wacana pelibatan pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Kendati demikian, skema pengelolaan tersebut masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih sepanjang 2026. Target tersebut melanjutkan pembangunan 100 kampung nelayan yang telah direalisasikan pada 2025.
Khusus Kabupaten Karawang, pemerintah daerah telah mengusulkan tambahan 12 lokasi pembangunan pada 2027. Dari jumlah tersebut, tiga lokasi di antaranya telah menjalani survei.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung program tersebut, terutama dalam memastikan kesiapan lahan berstatus clear serta ketersediaan infrastruktur dan akses menuju kawasan pesisir.
“Alhamdulillah, saya sebagai bupati hari ini justru berterima kasih. Sebagaimana disampaikan tadi, Bapak Presiden menginginkan adanya perubahan bagi para nelayan kita,” kata Aep.
Aep berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak berhenti pada penyediaan fasilitas perikanan. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu membentuk ekosistem ekonomi baru di kawasan pesisir, termasuk membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM.
Salah satunya melalui pengembangan usaha kuliner dan penyediaan kebutuhan perbekalan nelayan sebelum melaut.
Menurut Aep, potensi kelautan dan perikanan Karawang cukup besar dengan panjang garis pantai mencapai 82 kilometer. Potensi tersebut dinilai perlu dikelola secara optimal agar masyarakat pesisir, baik nelayan maupun petani, memperoleh manfaat nyata dari program pemerintah.
“Tentunya saya sebagai bupati harus memanfaatkan program ini. Jadi, masyarakat pesisir utara saya, baik petani maupun nelayan, bisa menerima manfaat dari adanya program ini,” ujarnya.
Selain pengembangan ekonomi, Pemkab Karawang juga berupaya memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Aep mencontohkan, nelayan yang meninggal dunia dapat memperoleh santunan sebesar Rp42 juta melalui program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. Ia menilai Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan.
Menurut Saan, pendekatan kawasan terpadu menjadi penting karena berbagai persoalan nelayan tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun infrastruktur. Kebutuhan penyimpanan, pengolahan, pemasaran, hingga akses ekonomi harus terintegrasi.
“Jadi, di situ terintegrasi semua. Apa yang menjadi kendala dan persoalan-persoalan yang dihadapi nelayan itu dijawab melalui Kampung Nelayan Merah Putih,” kata Saan.
Ia juga mendorong agar kawasan tersebut dilengkapi fasilitas pengolahan hasil tangkapan dan terhubung dengan permukiman warga, UMKM kuliner, serta destinasi wisata.
Dengan konsep tersebut, kawasan pesisir diharapkan tidak hanya menjadi pusat aktivitas perikanan, tetapi juga berkembang menjadi destinasi ekonomi dan wisata yang mampu mendatangkan pengunjung serta membuka lapangan usaha baru.
“Jadi, ada yang datang, makan, ada oleh-oleh. Sehingga ada nilai tambah untuk mereka,” ujarnya.
Saan menyebut Kabupaten Karawang ditargetkan memiliki enam Kampung Nelayan Merah Putih. Sejumlah wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan di antaranya Pakisjaya, Tambaksumur, dan Sukajaya.
Ia mencontohkan keberhasilan program serupa di Biak, yang menurutnya mampu meningkatkan penghasilan nelayan sekitar 60 hingga 80 persen. Bahkan, sebagian hasil tangkapan di wilayah tersebut telah menembus pasar ekspor.
“Jadi, ikannya terjaga, tetap fresh karena ada cold storage. Kebutuhan agar ikan tahan lama juga mereka sediakan,” pungkasnya.
Kini, tantangan pemerintah bukan sekadar menuntaskan pembangunan fisik Kampung Nelayan Merah Putih. Lebih penting, memastikan fasilitas yang dibangun dapat beroperasi secara berkelanjutan, dikelola secara transparan, dan memberikan peningkatan pendapatan yang benar-benar dirasakan nelayan Karawang. (*)
