KARAWANG, NarasiKita.ID – Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menginstruksikan seluruh bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah di Jawa Barat untuk mengumumkan setiap penggunaan dan belanja pemerintahan secara terbuka melalui media sosial.
Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang baru-baru ini diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. KDM menegaskan, publik berhak mengetahui seluruh kegiatan belanja pemerintah di setiap tingkatan pemerintahan.
“Anggaran belanja pemerintah di semua level baik provinsi, kabupaten/kota, kelurahan maupun desa wajib diumumkan melalui jaringan media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan platform lain yang dapat diakses masyarakat umum,” ujar KDM melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Senin (5/1/2026).
Selain transparansi anggaran, KDM juga menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mengumumkan capaian kinerja pemerintahan setiap bulan melalui media sosial agar publik dapat menilai secara langsung hasil kerja pemerintah.
“Setiap bulan kita wajib menyampaikan capaian kinerja pekerjaan yang dilakukan, agar publik bisa menilai dan merasakan manfaat dari apa yang kita kerjakan,” tegasnya.
Menurut KDM, seluruh pengelolaan keuangan daerah bersumber dari pajak rakyat, sehingga setiap pejabat publik wajib memiliki kesadaran penuh untuk mengelolanya secara transparan dan bertanggung jawab.
“Uang yang kita kelola berasal dari pajak rakyat dari masyarakat biasa, para pekerja, karyawan, pegawai negeri, TNI-Polri, hingga para pengusaha, baik pelaku UMKM maupun pengusaha besar. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menutup-nutupi,” ujarnya.
KDM menambahkan, transparansi keuangan publik merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berintegritas.
“Tidak ada jalan lain untuk mewujudkan tujuan pembangunan selain dengan keterbukaan,” pungkasnya. (Yusup)
