KARAWANG, NarasiKita.ID – Di tengah gemerlap predikat Kabupaten Karawang sebagai salah satu daerah industri terbesar di Indonesia, masih tersimpan ironi yang sulit diterima akal sehat. Di perbatasan Desa Kemiri dan Desa Jayamakmur, Kecamatan Jayakerta, anak-anak Sekolah Dasar (SD) setiap hari harus berjalan kaki melewati ruas jalan rusak demi menuntut ilmu.
Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Forum Karawang Utara Bergerak (Forum KUB) yang dipimpin langsung oleh Ketua Forum KUB, Angga Dhe Raka, bersama jajaran pengurus saat meninjau lokasi.
Menurut Angga, kondisi jalan yang rusak bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan bukti nyata ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat Karawang Utara.
“Ketika pemerintah bangga berbicara soal investasi triliunan rupiah, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan di berbagai sektor, kenyataannya masih ada anak-anak yang harus bertaruh keselamatan di jalan rusak hanya untuk pergi ke sekolah. Ini bukan sekadar kerusakan jalan, ini adalah potret kegagalan pemerataan pembangunan,” tegas Angga.
Ia menjelaskan, ruas jalan tersebut merupakan akses strategis masyarakat sekaligus jalur menuju Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kecamatan Jayakerta. Namun ironisnya, jalan yang memiliki fungsi penting bagi pelayanan publik justru dibiarkan rusak tanpa penanganan serius.
Forum KUB menilai Karawang Utara selama bertahun-tahun hanya menjadi pelengkap dalam narasi pembangunan daerah. Saat wilayah lain menikmati pembangunan jalan mulus, penataan kawasan, hingga berbagai proyek strategis, masyarakat di wilayah utara masih disuguhi jalan berlubang, banjir, dan minimnya infrastruktur dasar.
“Karawang Utara seolah hanya diingat saat musim kampanye dan dilupakan setelah kekuasaan diraih. Setiap tahun masyarakat mendengar janji pemerataan pembangunan, tetapi fakta di lapangan menunjukkan kesenjangan itu masih nyata. Jalan rusak ini menjadi simbol bagaimana pemerintah belum sepenuhnya hadir untuk masyarakat di wilayah utara,” katanya.
Angga mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap wilayah-wilayah yang selama ini menjadi penyangga ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat pesisir Karawang.
“Jangan hanya membangun kawasan yang menghasilkan PAD besar lalu mengabaikan daerah yang selama ini menjadi lumbung pangan. Masyarakat Karawang Utara juga membayar pajak, juga bagian dari Kabupaten Karawang, dan memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan yang layak,” ujarnya.
Forum KUB mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas PUPR agar segera menetapkan pembangunan ruas jalan tersebut sebagai prioritas. Menurutnya, pemerintah tidak boleh terus bersembunyi di balik alasan keterbatasan anggaran sementara kebutuhan dasar masyarakat dibiarkan terbengkalai.
“Kami tidak sedang meminta proyek mewah. Kami hanya meminta hak dasar masyarakat berupa akses jalan yang aman dan layak. Jika untuk kebutuhan dasar seperti ini saja pemerintah lamban, maka wajar apabila publik mempertanyakan arah dan keberpihakan pembangunan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Forum KUB memberikan ultimatum kepada Pemerintah Kabupaten Karawang. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata, pihaknya siap mengonsolidasikan masyarakat Karawang Utara untuk melakukan aksi protes secara terbuka.
“Ini bukan ancaman, tetapi bentuk peringatan bahwa kesabaran masyarakat ada batasnya. Jika pemerintah tetap menutup mata terhadap kondisi ini, Forum KUB bersama masyarakat Karawang Utara akan turun ke jalan menuntut keadilan pembangunan. Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika rakyat sudah memenuhi halaman kantor pemerintahan,” tandas Angga.
Angga pun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah banyaknya seremoni atau besarnya angka investasi, melainkan sejauh mana pembangunan itu dapat dirasakan oleh rakyat hingga ke pelosok desa.
“Selama masih ada anak-anak yang harus berjalan di atas jalan rusak untuk mendapatkan pendidikan, maka pemerintah belum sepenuhnya berhasil menjalankan tanggung jawabnya. Pembangunan harus dirasakan semua wilayah, bukan hanya wilayah yang dianggap menguntungkan secara politik maupun ekonomi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, NarasiKita.ID masih berupaya meminta keterangan resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Karawang terkait belum adanya penanganan terhadap ruas jalan yang dikeluhkan warga. (Sup)
